Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 wajib menjadi reorientasi mewujudkan cita-cita Proklamasi. Seremoni “Agustusan” dimulai dengan pidato Presiden di hadapan Sidang Paripurna Tahunan MPR. Pidato yang tergolong agitatif, memperoleh banyak tepuk tangan, dan standing applause. Namun isi pidato masih perlu “dikawal” ketat. Karena biasanya, realita tidak sesuai dengan janji orasi. Realitanya, masih banyak rakyat miskin. Masih banyak anak putus sekolah. Masih banyak rakyat yang berjuang keras memperoleh layanan kesehatan.
Terdapat tamu spesial yang dihadirkan pemerintah dalam Siding Tahunan MPR. Sesungguh menyatakan “testimoni” kemiskinan yang harus segera diselesaikan pemerintah. Kristina Beno, murid kelas VI SD di Merauke, dihadirkan sebagai penerima manfaat MBG (Makan Bergizi Gratis). Konon mengaku lebih fokus dalam sekolah, karena badannya bugar. Tetapi testimoni yang disampaikan Presiden tidak mengalahkan realita anak-anak keracunan makanan MBG.
Selama ini sebanyak 53 ribu lebih murid sekolah dan guru merasakan sakit perut yang dahsyat, sampai pingsan. Sebagian tidak dilaporkan. Penyebabnya, karena dapur MBG mengelola terlalu banyak porsi makan (lebih dari dua ribu per-SPPG). Tiada restoran di seluruh dunia melayani makan sampai lebih dari dapur SPPG. Jika pengelolaan MBG diserahkan ke Komite Sekolah, maka kapasitas dapur MBG bisa lebih terbagi. Sekolah bisa membagi jatah masak kepada orangtua murid di setiap kelas.
Tetapi MBG nampak “tidak seru” jika hanya melayani 50-an porsi. Maka program MBG tidak bisa lepas dari “mensrea.” Karena MBG berbasis usaha besar, dengan omzet Rp 30 juta per-hari (menyediakan 3 ribu porsi makan)! Terbukti. Ketiga pucuk pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional), seorang profesor, serta dua orang Jenderal TNI dan Polri, ditangkap Kejaksaan Agung.
Terjadi korupsi dalam program MBG secara sistemik, terstruktur dan masif. Ribuan mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan, menuntut penghentian program MBG (Makan Bergizi Gratis). Aksi demo dilakukan di 50 lebih kota besar (terutama ibu-kota propinsi). Terhadap korupsi MBG, Presiden Prabowo menyatakan, orang-orang biadab, yang tidak pantas dihormati. Serta sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Tetapi terlambat, karena korupsi telah terjadi masif.
Tetapi mensrea akan berlanjut. karena MBG bersifat sentralistik. Pemerintah juga tetap “membandel” mengambil jatah anggaran Pendidikan. Menuruti UUD, maka anggaran Pendidikan 2027 mencapai sekurang-kurangnya Rp 819,44 trilyun. Tetapi terdapat tambahan sedikit Rp1,5 trilyun. Namun anggaran Pendidikan akan dipotong sebesar Rp 240 trilyun untuk MBG.
Terdapat kesalahan penafsiran pada putusan MK (Mahkamah Konstitusi), bahwa MBG harus dipisah dari anggaran Pendidikan. Diberikan waktu sampai 2028, tetapi aloaksi anggaran Pendidikan harus tetap 20% dari APBN, sesuai amanat UUD pasal 31 ayat (4). Tidak mungkin MK mentolerir pelanggaran terhadap UUD. Maka anggaran Pendidikan harus lebih dari 20%. Sehingga selebihnya itu bisa dialokasikan untuk MBG.
Peringatan Hari Kemerdekaan NKRI oleh pemerintah telah diselenggarakan 81 kali. Setiap penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI, harus dengan visi membebaskan setiap rakyat Indonesia dari bencana keterbelakangan (ekonomi dan pendidikan). Ironisnya, Pidato Presiden Prabowo, ramai-ramai “di-sanggah” netizen. Diperkenalkan seorang buruh asal Bogor, Jawa Barat, bernama Susanah, memperoleh upah mengupas bawang di pasar sebesar Rp 700 ribu per-kilogram.
Ternyata, Susanah, adalah ibu rumahtangga, penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Sehari-hari bekerja sebagai buruh menjahit kain perca (menjadi keset), serta mencuci nampan MBG. Kesalahan data yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, tidak bisa dianggap sepele. Karena akan di-generalisasi, seluruh data Presiden disusun serampangan.
——— 000 ———
