Surabaya, Bhirawa – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi perhatian serius para ulama dan tokoh pesantren di Jawa Timur (Jatim).
Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, menegaskan Muktamar ke-35 harus menjadi momentum mengembalikan kepemimpinan NU sesuai khittah awalnya sebagai organisasi yang lahir dari pesantren dan ulama.
Pesan tersebut disampaikan Kiai Asep dalam Dialog Publik bertema “Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama JKSN di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Menurut Kiai Asep, NU sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan wadah yang lahir dari kebutuhan pesantren untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi persoalan keumatan dan kebangsaan. Karena itu, posisi ulama harus tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan arah organisasi.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” tegasnya.
Kiai Asep yang juga Ketua Umum Pergunu tersebut mengingatkan bahwa pesantren telah menjadi pusat pendidikan sekaligus perjuangan masyarakat jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan secara parsial pada masa lalu membuat kekuatan pesantren mudah dilumpuhkan.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian mendorong para ulama dan tokoh pesantren membangun wadah perjuangan yang mampu menyatukan kekuatan. Salah satunya melalui pendirian Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai lembaga kaderisasi bagi para pemuda, termasuk putra kiai dan tokoh pesantren.
Dari proses tersebut, berkembang gagasan membentuk organisasi yang lebih besar untuk menaungi pesantren-pesantren. Gagasan itu kemudian bermuara pada lahirnya NU pada 1926 melalui peran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy’ari dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Kiai Asep menyebut KH Hasyim Asy’ari menghendaki organisasi tersebut tidak dibangun oleh perseorangan, tetapi lahir dari lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama. Dalam proses tersebut, para ulama membahas berbagai persoalan melalui Komite Hijaz hingga kemudian menggunakan nama Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang mewadahi kekuatan ulama dan pesantren.
Karena itu, menurut Kiai Asep, transformasi NU memasuki abad kedua tidak boleh dimaknai sebagai upaya meninggalkan sejarah. Sebaliknya, transformasi harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita awal NU dengan menyesuaikannya terhadap tantangan zaman.
Pesan Khusus untuk Muktamar
Menjelang Muktamar ke-35, Kiai Asep juga memberikan catatan terhadap dinamika penyelenggaraan sejumlah Muktamar sebelumnya. Ia menilai terdapat persoalan dalam proses penyelenggaraan dan mekanisme pengambilan keputusan yang harus menjadi evaluasi agar tidak kembali terjadi di Tambakberas.
Ia secara tegas meminta NU tidak dikendalikan oleh segelintir kelompok yang tidak memiliki legitimasi keulamaan yang kuat.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Kiai Asep berharap Muktamar ke-35 tidak sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum untuk mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama dan pesantren.
Ia juga mengingatkan bahwa NU memiliki dua fondasi utama dalam gagasan awal pendiriannya, yakni perjuangan kebangsaan untuk kemerdekaan Indonesia dan perjuangan keagamaan melalui pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Menurutnya, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki karakter inklusif dan mengedepankan persatuan sehingga NU harus mampu memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” tegasnya.
Jika pada masa lalu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka pada abad kedua perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” ujarnya.
Kembali ke Tujuan Awal Pendirian
Perjuangan tersebut berlanjut hingga pembentukan Komite Hijaz sebagai diplomasi internasional ulama Nusantara Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), serta penunjukan KH. Hasyim Asy’arisebagai Rais Akbar PBNU pertama untuk memimpin gerakan besar ini.
Puncaknya, kekuatan jaringan pesantren ini terbukti ampuh dalam mempertahankan kemerdekaan melalui pengerahan massa pada peristiwa Resolusi Jihad.
Kiai Asep mengingatkan bahwa NU didirikan di atas dua pilar utama. Yaitu Pilar Kebangsaan yang bertujuan menjaga kesatuan dan kemerdekaan Republik Indonesia.
Kedua, Pilar Keagamaan dengan tujuan menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang inklusif, moderat, dan rahmatan lil ‘alamin.
“Regenerasi kepemimpinan melalui Muktamar seharusnya menjaga amanah sejarah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan, kecurangan, dan kezaliman dalam proses berorganisasi harus dihentikan demi menjaga kejayaan NU di abad kedua,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. menegaskan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Nahdlatul Ulama saat ini sudah jauh berkembang pesat dibandingkan era 1960-an.
Menurutnya, sarjana dan akademisi dari kalangan Nahdliyin kini tersebar luas di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di seluruh Indonesia.
“NU sekarang tentu saja berbeda dengan NU di tahun 60-an. Sarjana-sarjana sekarang sudah begitu banyak. Bahkan menurut laporan Prof. Nuh saat menjabat Menteri Pendidikan, dalam setiap pemilihan rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, selalu ada kader NU yang muncul. Ini menunjukkan SDM NU sudah sangat cukup dan luar biasa,” ujar Prof. Imam Ghazali.
Namun, ia menyayangkan potensi SDM unggul, profesional, dan birokrat dari kalangan NU tersebut masih banyak yang terpendam dan belum terakomodasi secara optimal di kepengurusan tingkat pusat. Oleh karena itu, momentum kepemimpinan mendatang harus mampu memunculkan figur-figur potensial ini. “Harus dimunculkan ini, kan banyak di perguruan tinggi,” tandasnya.
Apresiasi Figur Kiai Asep dan Agenda Persatuan
Prof. Imam Ghazali menilai Kiai Asep Saifuddin Chalim sebagai salah satu sosok pimpinan yang memiliki kemampuan, rekam jejak interaksi yang luas dengan kaum profesional/birokrat, serta potensi besar untuk membawa perubahan.
“KH Asep sangat potensial, kalau ini tidak diambil ya tetap yang mengendalikan ya itu-itu aja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan NU ke depan—khususnya jajaran pengurus Syuriyah—harus diisi oleh figur yang mampu merangkul dan merekatkan seluruh elemen, bukan justru memicu keretakan.
“Hal paling utama dalam kepemimpinan NU yang akan datang adalah menghilangkan faksionalisme di tubuh PBNU. Tidak boleh ada lagi kubu-kubuan atau faksi-faksi yang saling memecah belah. PBNU membutuhkan kepemimpinan yang merekatkan,” tegasnya.
Ia berharap figur-figur bereputasi dan berintegritas tinggi dapat masuk dalam jajaran kepengurusan (khususnya Syuriyah) untuk mengakhiri perpecahan internal, sehingga Nahdlatul Ulama dapat memasuki abad keduanya dengan solid, bermartabat, dan kembali pada khittah perjuangannya
“Menurut saya yang akan datang menghilangkan kepemimpinan faksionalisme di tubuh PBNU. Kalau tidak menjadi Rais Aam, menjadi Syuriah. Saya harap Kiai Asep masuk di situl, tetapi bisa memengaruhi pokoknya faksi ini harus selesai,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh mengatakan dialog tersebut diinisiasi sebagai bentuk kontribusi insan pers Jawa Timur dalam menyongsong Muktamar ke-35 NU. Terlebih, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan Muktamar yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Ia menjelaskan, gagasan dialog bermula dari diskusi para jurnalis Pokja Grahadi bersama Sekjen JKSN M Ghofirin mengenai kontribusi yang dapat diberikan untuk menyongsong Muktamar agar menghasilkan kepemimpinan NU yang lebih baik.
Sekitar 60 wartawan Jawa Timur hadir dalam forum tersebut. Selain insan pers, kegiatan juga diikuti perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan Sarbumusi. [ina.kt]
