Surabaya, Bhirawa – Musyawarah Daerah (Musda) DPD partai Demokrat Jatim pada 29 Agustus 2026 mendatang bukan sekadar pertarungan memperebutkan kursi Ketua DPD.
Setelah ketua terpilih ditetapkan, pertarungan politik internal diperkirakan berlanjut pada perebutan posisi strategis di jajaran kepengurusan, terutama kursi Sekretaris dan Bendahara DPD Demokrat Jatim.
Dua posisi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah konsolidasi dan mesin organisasi Demokrat Jatim ke depan. Namun, siapa yang akan mengisi keduanya belum diputuskan.
Ketua Organising Committee (OC) Musda Demokrat Jatim, H. Nur Muhyidin, menegaskan kewenangan penyusunan kepengurusan berada pada Ketua DPD terpilih bersama tim Formatur yang akan ditunjuk dalam Musda.
“Nanti Ketua Terpilih bersama tim Formatur yang akan ditunjuk untuk merumuskan susunan pengurus DPD Partai Demokrat Jatim, termasuk posisi Sekretaris dan Bendahara DPD Partai,” tegas Nur Muhyidin di Surabaya, Senin (10/8/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bagi dinamika politik baru setelah Musda. Artinya, nama-nama yang selama ini berpotensi masuk dalam struktur inti Demokrat Jatim masih sangat mungkin berubah, bergantung pada konfigurasi Ketua terpilih dan komposisi tim Formatur.
Posisi Sekretaris dan Bendahara sendiri bukan sekadar jabatan administratif. Sekretaris memiliki peran penting dalam menggerakkan roda organisasi dan konsolidasi internal, sementara Bendahara memegang fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan partai.
Karena itu, komposisi dua posisi tersebut berpotensi menjadi bagian dari proses negosiasi politik internal setelah siapa yang menjadi Ketua DPD Demokrat Jatim mulai mengerucut.
Nur Muhyidin menjelaskan, Musda Demokrat Jatim akan menjaring calon Ketua DPD dengan maksimal tiga kandidat. Namun, apabila hanya terdapat satu calon, hal tersebut tidak menjadi persoalan.
“Di arena Musda nanti akan menjaring dan memilih calon ketua dengan kuota maksimal tiga nama kandidat. Tapi kalau hanya satu calon saja juga tidak masalah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Din tersebut.
Meski kandidat dijaring melalui Musda, keputusan final mengenai siapa yang memimpin Demokrat Jatim tetap berada di tangan DPP Partai Demokrat.
Calon yang diusulkan Musda selanjutnya akan mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan DPP dalam rapat pleno. Hasil proses tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan SK DPP.
“Nanti DPP akan menyelenggarakan fit and proper test terhadap calon ketua yang diusulkan Musda dalam rapat pleno DPP. Setelah itu baru dibuat SK DPP terkait calon yang sudah ditetapkan DPP,” jelasnya.
Dengan demikian, pertarungan di Musda bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan dukungan untuk menjadi kandidat ketua.
Konfigurasi politik yang terbentuk juga akan menentukan siapa yang memiliki peluang masuk dalam lingkaran inti kepengurusan periode berikutnya.
Nur Muhyidin menegaskan, setelah Ketua DPD ditetapkan, proses penyusunan kepengurusan akan menjadi agenda berikutnya.
Ketua terpilih bersama tim Formatur akan memiliki ruang besar untuk menentukan komposisi pengurus, termasuk memilih figur yang dianggap mampu mendukung agenda politik dan konsolidasi Demokrat Jatim.
“Termasuk posisi Sekretaris dan Bendahara DPD Partai,” tegasnya.
Artinya, nama kandidat Sekretaris dan Bendahara Demokrat Jatim saat ini masih menjadi tanda tanya. Peta dukungan terhadap calon ketua juga berpotensi menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi konfigurasi kepengurusan.
Musda pun dipastikan berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Surabaya. Ketua Organising Committee (OC) Musda Demokrat Jatim memastikan persiapan telah berjalan setelah panitia menerima SK kepanitiaan pada 6 Agustus lalu.
“SK panitia baru kami terima hari Selasa lalu. Kami langsung menggelar rapat perdana untuk menyusun dan merencanakan seluruh persiapan agar pelaksanaan Musda berjalan lancar. Insyaallah kita siap menggelar Musda nanti,” pungkas Gus Din, yang juga Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jatim. [geh.kt]
