24.5 C
Sidoarjo
Monday, August 10, 2026
spot_img

Siswa SMA Belajar Politik di DPRD Jatim, Bahas MBG dan Kewenangan Dewan

Tour Legislatif di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (3/8/2026), gege bagus s/bhirawa.

DPRD Jatim, Bhirawa. – Ruang Paripurna DPRD Jawa Timur mendadak dipenuhi suasana dialog yang hangat. Puluhan siswa SMA Al Uswah Surabaya datang bukan sekadar untuk melihat gedung parlemen, tetapi membawa beragam pertanyaan tentang persoalan publik yang mereka temui sehari-hari.

Melalui kegiatan Tour Legislatif DPRD Jatim, Senin (3/8/2026), para siswa berkesempatan berdialog langsung dengan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati.

Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Mulai dari persoalan yang tengah ramai di Surabaya, tugas dan kewenangan DPRD, mekanisme menyampaikan aspirasi, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lilik menyambut antusiasme tersebut. Baginya, kunjungan pelajar ke parlemen menjadi momentum penting untuk memperkenalkan politik dan pemerintahan secara langsung, sekaligus meluruskan berbagai pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat.

“Mereka banyak bertanya soal berbagai persoalan di Surabaya, misalnya kebijakan parkir yang sedang ramai. Mereka bertanya mengapa saya tidak bersikap. Dari situ kami jelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, bukan DPRD Provinsi,” ujar Lilik.

Tak Sekadar Bertanya, Siswa Mulai Kritis
Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut, pertanyaan para siswa menunjukkan bahwa generasi muda memiliki perhatian terhadap persoalan di sekeliling mereka.

Bahkan, sejumlah pertanyaan menyentuh hal yang lebih substantif, seperti bagaimana masyarakat menyampaikan pengaduan kepada DPRD, bagaimana identitas pelapor dilindungi, hingga persepsi publik terhadap dunia politik.

Berita Terkait :  PAPBD 2025 Kota Batu Fokus Bangun Ekonomi Kerakyatan

“Mereka cukup kritis. Ada yang bertanya apakah laporan masyarakat harus diviralkan terlebih dahulu, bagaimana privasi pelapor dijaga, hingga soal stigma bahwa politisi identik dengan korupsi. Semua itu kami jelaskan agar mereka memperoleh pemahaman yang utuh,” katanya.

Lilik menilai dialog terbuka seperti itu penting agar pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan politik dari media sosial atau informasi yang beredar di internet, tetapi juga memahami bagaimana pemerintahan bekerja secara langsung.

MBG Jadi Perhatian Siswa

Salah satu topik yang paling menarik perhatian para siswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pelajar mempertanyakan mengapa pelaksanaan program tersebut tidak lebih banyak melibatkan pelaku UMKM. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana DPRD melihat persoalan tersebut dari sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Mereka bertanya, kenapa MBG tidak dikelola UMKM, tetapi justru oleh pihak yang sudah memiliki modal besar. Mereka juga bertanya bagaimana sikap saya terhadap persoalan tersebut,” ungkap Lilik.

Lilik menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG pada dasarnya memiliki nilai positif karena dapat membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, di sisi lain, program berskala besar tersebut juga membutuhkan standar pelaksanaan dan sistem pengawasan yang kuat.

“Saya sampaikan bahwa sebagai pembina komunitas UMKM tentu saya mendukung jika UMKM bisa dilibatkan. Namun, program ini juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Mengawasi ribuan UMKM agar memenuhi standar yang sama tentu bukan pekerjaan yang mudah,” jelasnya.

Berita Terkait :  Fraksi PDIP DPRD Jatim Dorong Kemandirian Pakan Ayam

Mengenalkan Politik dari Ruang Parlemen

Bagi Lilik, Tour Legislatif bukan sekadar kunjungan ke gedung DPRD. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan bagaimana aspirasi masyarakat disalurkan.

Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan dan melibatkan lebih banyak pelajar.

Menurutnya, pendidikan politik perlu diberikan sejak dini dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, politik tidak lagi dipandang sebatas pemilu, kampanye, atau perebutan kekuasaan.

“Ini pendidikan politik yang sangat positif. Mereka jadi memahami bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda. Politik juga berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Lilik.

Dialog antara para siswa dan wakil rakyat tersebut menjadi gambaran bahwa ruang parlemen tidak hanya menjadi tempat pengambilan keputusan, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar demokrasi bagi generasi muda.

Dari pertanyaan sederhana tentang parkir hingga diskusi mengenai pengawasan anggaran MBG, para pelajar mendapatkan pengalaman langsung bahwa menjadi warga negara yang aktif dimulai dari keberanian untuk bertanya, memahami persoalan, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. (geh*)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!