Pemkab Tulungagung, Bhirawa. – Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, prihatin dengan kembali terulangnya kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan keracunan tersebut terjadi di Kecamatan Rejotangan dan sempat terlambat dilaporkan.
“Pemerintah daerah prihatin dengan kejadian tersebut,” ujarnya menjawab Bhirawa.
Ia mengaku telah menugaskan Satgas MBG Kabupaten Tulungagung untuk berkoordinasi dengan Korwil SPPG Kabupaten Tulungagung dalam penanganannya. “Dinkes (Dinas Kesehatan) juga sudah melakukan penanganan. Mudah-mudahan tidak ada (korban) yang sampai fatal,” ucapnya.
Plt Bupati Baharudin selanjutnya mengatakan SPPG Pakisrejo yang menyajikan MBG tersebut sudah dihentikan sementara operasionalnya. Dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di SPPG lainnya.
“Saya sampaikan ke korwlnya, SPPI kepala dapur, agar supaya instruksikan pada kepala dapur (SPPG) di Tulungagung agar selalu konsentrasi melaksanakan pelayanan MBG,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Aris Setiawan, membeberkan sebanyak 103 orang menjadi korban akibat dugaan keracunan MBG di Kecamatan Rejotangan. Korban bergejala atau mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan tersebut.
“Ada sebanyak 15 balita yang bergejala. Kemudian tujuh pelajar, enam guru dan sisanya penerima manfaat lainya,” ujarnya merinci jumlah korban.
Dokter Aris sempat menyayangkan karena baru mendapat laporan dugaan keracunan itu pada Rabu (29/7). Padahal para penerima manfaat yang diduga keracunan mengonsumsi MBG dari SPPG Pakisrejo pada Senin (27/7).
“Beruntungnya kami masih bisa mendapat sampel menu makanan yang didistribusikan pada Senin (27/7). Meski kami tentu tidak bisa mendapat sampel muntahan korban,” paparnya.
Sampel makanan yang didapat menurut dia sudah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya untuk diperiksa kandungannya. “Hasilnya biasaya baru keluar sekitar dua minggu,” ucapnya.
Ada pun sampel makanan yang dikirim ke BBLKM, yakni nasi, daging yang sudah dioseng, selada air dan tempe yang dioseng dengan buncis.
Dan yang mengejutkan, lanjut dr Aris, ternyata dalam operasionalnya SPPG Pakisrejo belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang tentu saja belum ada kelengkapan SOP dapurnya.
Selain juga ditemukan di lokasi SPPG Pakisrejo wadah plastik yang di dalamnya berupa minuman air kelapa (buatan pabrik) dalam kemasan dan obat diare.
“Katanya itu untuk membantu yang berkeluhan dan bergejala awal. Tetapi, karena ini makanannya dikonsumsi secara orang banyak, sebaiknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bidang kesehatan. Baik itu yang ada di Pustu. Polindes maupun yang ada di Puskesmas,” pungkasnya. [wed.dre]
