Jombang, Bhirawa – Tim dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) menciptakan Deliberative Civic Resilience Model (DCRM) sebagai inovasi pendidikan politik berbasis komunitas untuk memperkuat kualitas demokrasi desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027.
Inovasi tersebut diperkenalkan kepada masyarakat melalui Program Dosen Berkarya (DOKAR) Universitas Brawijaya Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Senin (27/7/2026).
DCRM dikembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya tantangan demokrasi di tingkat desa, mulai dari penyebaran disinformasi, polarisasi politik, hingga menurunnya ruang dialog di tengah masyarakat.
Melalui model tersebut, pendidikan politik tidak lagi dipahami sebatas penyampaian materi, tetapi dibangun melalui proses deliberasi, penguatan literasi digital, dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat secara partisipatif.
Ketua Tim DOKAR, Novy Setia Yunas menjelaskan bahwa demokrasi desa saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berkembangnya ekosistem digital.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pendekatan baru yang mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam berdialog, mengelola perbedaan pilihan politik, serta menyaring informasi yang beredar di ruang digital.
“Kami mengembangkan Deliberative Civic Resilience Model sebagai inovasi pendidikan politik berbasis komunitas yang mengintegrasikan dialog deliberatif, literasi digital dan penguatan ketahanan sosial masyarakat,” kata Novy Setia Yunas.
“Tujuannya bukan hanya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga membangun demokrasi desa yang lebih dewasa, inklusif dan tangguh menghadapi berbagai dinamika menjelang Pilkades Serentak 2027,” ujar Novy Setia Yunas yang juga dosen Prodi ilmu politik tersebut.
Model tersebut dikembangkan melalui pendekatan Community-Based Participatory Approach (CBPA) dan Collaborative Governance, sehingga masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran.
Masyarakat tidak hanya menerima materi, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi, simulasi, identifikasi persoalan, hingga penyusunan solusi bersama terhadap potensi konflik sosial yang dapat muncul selama tahapan Pilkades. Hal ini sejalan dengan konsep DCRM sebagaimana dirancang dalam program pengabdian tersebut.
Program DOKAR yang mengusung tema ‘Penguatan Civic Resilience dalam Menghadapi Pilkades Serentak : Model Deliberative Political Education Berbasis Komunitas di Kabupaten Jombang’ diikuti sekitar 100 lebih peserta yang terdiri atas komunitas pemuda, pelajar, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Perak.
Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama Universitas Brawijaya dengan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Perak.
Camat Perak, Supriyono menyambut baik inovasi yang dikembangkan tim FISIP UB.
Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi desa, terutama menjelang Pilkades Serentak yang akan diselenggarakan pada 2027.
“Kami mengapresiasi kontribusi Universitas Brawijaya melalui inovasi yang tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga menawarkan model yang dapat memperkuat dialog, partisipasi, dan ketahanan sosial masyarakat desa,” kata Supriyono.
“Pendekatan seperti ini sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades yang aman, damai, dan demokratis,” sambungnya.
Selain memperkenalkan DCRM, kegiatan tersebut juga menghadirkan dua anggota tim pengabdian, yaitu Romel Masykuri dan Ika Rizky Yustisia.
Romel membahas pentingnya membangun budaya demokrasi yang partisipatif melalui ruang deliberasi masyarakat. Sementara Ika memberikan penguatan mengenai literasi digital dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta menangkal disinformasi politik di media sosial.
Novy Setia Yunas juga mengatakan bahwa DCRM dirancang sebagai model yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi berbagai agenda demokrasi lokal.
Menurutnya, tantangan demokrasi pada era digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulatif, tetapi memerlukan penguatan kapasitas warga agar mampu membangun dialog, menjaga kohesi sosial, dan mengambil keputusan secara rasional.
“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan inovasi yang tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. DCRM kami kembangkan agar dapat menjadi salah satu model penguatan demokrasi lokal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” paparnya.
Program ini menjadi bagian dari implementasi Program Dosen Berkarya Universitas Brawijaya sekaligus wujud kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan inovasi berbasis riset yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Inovasi DCRM diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pilkades Serentak 2027 yang lebih inklusif, partisipatif, dan mampu menjaga harmoni sosial di tingkat desa, sekaligus berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). [rif.kt]
