Kota Probolinggo, Bhirawa – Di balik kesiapsiagaan personel selama 24 jam, Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Probolinggo masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Mulai dari armada yang belum seluruhnya beroperasi, minimnya alat pelindung diri (APD), hingga belum dimilikinya mobil tangga menjadi tantangan dalam upaya penanganan kebakaran, terutama pada bangunan bertingkat.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP, Linmas, dan Damkar Kota Probolinggo, Tri Setyo Anggodo, mengungkapkan saat ini Damkar Kota Probolinggo belum memiliki aerial ladder atau mobil tangga. Kondisi tersebut membuat petugas kesulitan menjangkau titik api yang berada di bagian atas bangunan, seperti yang terjadi saat penanganan kebakaran di salah satu gudang kawasan KIB beberapa waktu lalu.
“Kami belum punya mobil tangga. Kalau kebakaran berada di bawah atap atau bagian atas bangunan, tentu penanganannya menjadi lebih sulit. Kalau ada alat itu, pekerjaan kami akan jauh lebih efektif,” ujarnya saat ditemui di Mako Damkar Kota Probolinggo, Rabu (22/7).
Selain itu, dari enam unit armada pemadam yang dimiliki, hanya empat unit yang saat ini masih dapat dioperasikan. Dua armada berkapasitas 4.000 liter dan 5.000 liter masih mengalami kerusakan dan diharapkan dapat diperbaiki melalui anggaran Perubahan APBD (PAK). Sementara armada berkapasitas besar lebih banyak difungsikan sebagai kendaraan suplai air karena tidak semua ruas jalan di Kota Probolinggo dapat dilalui kendaraan berukuran besar.
Keterbatasan juga terjadi pada perlengkapan keselamatan petugas. Dalam satu regu yang beranggotakan sembilan personel, Damkar hanya memiliki tiga set APD tahan api. Padahal, idealnya seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman kebakaran menggunakan perlengkapan pelindung sesuai standar untuk meminimalkan risiko saat bertugas.
“APD kami masih sangat kurang. Satu regu ada sembilan orang, tetapi yang tersedia hanya tiga set. Padahal petugas di lapangan harus terlindungi, terutama saat menangani kebakaran besar yang membutuhkan waktu pemadaman cukup lama,” katanya.
Tri menambahkan, harga satu set APD tahan panas dan tahan api mencapai sekitar Rp12 juta. Besarnya kebutuhan anggaran membuat pengadaan belum dapat dipenuhi seluruhnya melalui APBD. Usulan penambahan sarana sebenarnya telah diajukan setiap tahun, namun harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Selain APD dan armada, Damkar juga menilai keberadaan hidran di Kota Probolinggo masih belum optimal. Meski terdapat sekitar 30 titik hidran, debit air yang dihasilkan dinilai belum mampu mengisi tangki mobil pemadam secara cepat saat terjadi kebakaran. Karena itu, petugas lebih sering memanfaatkan sungai atau sumber air terdekat untuk mengisi ulang tangki agar proses pemadaman tidak terhambat.
Menyikapi kondisi tersebut, Tri berharap dukungan tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga dari kalangan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurutnya, penguatan sarana Damkar juga menjadi investasi bagi perlindungan aset masyarakat maupun perusahaan dari ancaman kebakaran.
Ia juga mendorong setiap perusahaan memiliki sistem proteksi kebakaran yang memadai, seperti APAR, hidran internal, serta pelatihan penanggulangan kebakaran bagi karyawan.
Tri mencontohkan sejumlah perusahaan besar di Kota Probolinggo telah mulai memperkuat sistem deteksi dini dan pelatihan evakuasi sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan bisa ikut mendukung melalui CSR. Tugas Damkar bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga aset perusahaan. Kalau sarana kami lebih lengkap, penanganan akan semakin cepat dan kerugian akibat kebakaran bisa diminimalkan,” ujarnya. [fir.kt]
