Kolaborasi Kader Kesehatan, Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan
Perang melawan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, dan stroke terus dilakukan di Surabaya. Sasarannya, warga di gang-gang sempit hingga warga yang tinggal di klaster perumahan elit.
Hasilnya, melalui kolaborasi kader kesehatan, pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, paradigma kesehatan warga perlahan bergeser dari kuratif (mengobati) menjadi preventif (mencegah).
Oleh:
Wahyu Kuncoro, Wartawan Harian Bhirawa
Jarum jam menunjukkan pukul enam pagi, pelataran Balai RW di kawasan Wiyung, Surabaya sudah riuh. Suara musik berirama cepat menghentak, memecah udara pagi yang berkabut tipis.
Minggu (19/7), puluhan lansia hingga ibu-ibu muda bergerak serempak, mengikuti gerakan instruktur senam. Di sudut lain, sebuah meja panjang telah ditata rapi. Di atasnya, berjajar alat tensi digital, alat cek gula darah, timbangan badan, dan tumpukan kartu JKN-KIS.
“Ayo, Mbah, setelah senam langsung antre di meja satu, ya. Kita cek tensi dan gula darahnya,” seru Retno (47), seorang kader kesehatan di Wiyung. Senyumnya tidak pernah luntur meski peluh mulai membasahi dahinya yang dibalut jilbab.
Di wilayah Wiyung, mulai Kelurahan Jajar Tunggal hingga Babatan pemeriksaan Kesehatan untuk melawan ledakan penyakit tidak menular terus dilakukan. Gerakan ini merupakan perpaduan dari militansi kader kesehatan, ketegasan regulasi, inovasi jaminan sosial, dan kesadaran kolektif warga yang memilih berdaya sebelum sakit.
Menembus Dinding Ego
Dulu, mengumpulkan warga sekadar cek kesehatan bukan hal mudah. Warga Wiyung yang heterogen mulai buruh pabrik, pedagang pasar, hingga pekerja kantoran seringkali mengabaikan tubuh mereka sendiri.
“Semboyan mereka dulu, kalau masih bisa jalan dan kerja, berarti sehat,” kenang Retno.
Menghadapi pola pikir tersebut, komunitas yang dipilari emak-emak di Wiyung bergerak dengan pendekatan personal. Retno kerap mengetuk pintu rumah warga satu per satu, menyelipkan edukasi bahaya konsumsi gula dan garam berlebih di obrolan arisan, hingga memanfaatkan grup WhatsApp RT untuk menyebarkan infografis kesehatan.
Realisasi di lapangan adalah medan perjuangan emosional bagi para kader. Watak warga Surabaya yang ceplas-ceplos, lugas acap melahirkan penolakan yang langsung menusuk hati. Retno menceritakan salah satu pengalaman pahitnya saat mengetuk pintu rumah warga untuk melakukan pendataan.
“Begitu pintu dibuka, pemilik rumah langsung membentak saya. Dia bilang, ‘Gak usah melok-melok urusanku, aku gak butuh bantuan. Aku sehat, gak usah mendoakan aku sakit,” kenang Retno sembari tersenyum kecut. Pintu pun ditutup keras tepat di depan wajahnya.
Tantangan kian kompleks ketika menyentuh klaster perumahan elite seperti Royal Residence, Graha Family, Dian Istana, Wisata Bukit Mas dan lainnya. Mengetuk pintu di kawasan perumahan elite menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda secara fisik, birokrasi, maupun psikologis.
“Masuk perumahan mewah butuh perjuangan tersendiri. Kami harus berhadapan dengan one-gate system yang dijaga ketat satpam,” jelas Retno. Kader harus menukar kartu identitas, menjelaskan maksud kedatangan dan seringkali dilarang masuk jika tidak ada janji bertemu tertulis.
Menghadapi tembok tinggi tersebut, kader kesehatan di Wiyung memutar otak dengan mendekati ketua RT/RW perumahan mewah setempat untuk mendapatkan dukungan. Flyer edukasi kesehatan dan link skrining mandiri Mobile JKN kemudian disisipkan melalui grup WhatsApp resmi warga perumahan yang dikelola pengurus RT.
Selain itu, Puskesmas Wiyung dan kader menggelar ‘Posbindu Eksekutif’ di fasilitas umum perumahan seperti clubhouse atau taman klaster pada akhir pekan, yang dikemas bersamaan dengan kegiatan komunitas lokal agar menarik minat para eksekutif muda untuk datang. Dan perlahan warga perumahan elit pun menyadari dan membuka diri bahkan memberi dukungan.
Peran Puskesmas dan Digitalisasi KSH
Gerakan preventif di tingkat komunitas ini tidak akan berumur panjang tanpa adanya struktur penyokong yang kuat dari pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya melalui Kecamatan Wiyung dan Puskesmas Wiyung hadir sebagai arsitek utama di balik layar.
Kepala UPTD Puskesmas Wiyung, dr. Suluh Rahardjo, menegaskan bahwa fungsi puskesmas di era modern harus dikembalikan pada khitah dasarnya sebagai pusat kesehatan masyarakat, bukan sekadar klinik pengobatan.
“Puskesmas yang berhasil bukanlah puskesmas yang ruang tunggunya penuh orang sakit. Sebaliknya, puskesmas yang sukses adalah yang membuat warganya tetap sehat, bugar, dan produktif melalui pencegahan dini,” ujar dr. Suluh.
Puskesmas Wiyung menerapkan strategi jemput bola secara agresif. Petugas medis secara berkala bersama kader ke sekolah-sekolah melakukan skrining anemia pada remaja putri, ke pasar tradisional memeriksa kesehatan pedagang, hingga ke perkantoran.
Intervensi pemerintah juga menyentuh aspek lingkungan makro, mulai dari penataan kawasan tanpa rokok, penyediaan ruang terbuka hijau untuk berolahraga seperti Taman Jajar Tunggal, hingga pengawasan higienitas sanitasi perkampungan.
Gerakan yang dipelopori Retno dan rekan-rekannya merupakan bagian dari struktur formal yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Mereka dikenal sebagai Kader Suroboyo Hebat (KSH). Melalui transformasi besar-besaran, seluruh lini kader (Kader Posyandu, Bumil, Lansia, dan Jumantik) kini dilebur menjadi satu wadah terintegrasi demi efisiensi pergerakan.
Merujuk data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, profil KSH dirancang untuk memiliki kedekatan emosional dan sosial yang kuat dengan komunitas lokal. Mayoritas adalah kaum perempuan dan ibu rumah tangga yang diangkat resmi melalui Surat Keputusan (SK) Lurah dan dibina secara berkala.
Uniknya, sistem kerja KSH di Surabaya telah berbasis digitalisasi. Kader tidak lagi membawa tumpukan buku laporan kertas, tetapi dibekali akses ke Aplikasi Sayang Warga (ASW), sebuah platform digital resmi milik Pemerintah Kota Surabaya.
Saat melakukan kunjungan rumah, kader langsung menginput data riwayat kesehatan, kondisi ibu hamil, balita stunting, hingga kualitas sanitasi lingkungan secara real-time. Data dari gawai kader ini terintegrasi ke dasbor Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk memicu intervensi medis seketika jika ditemukan anomali kesehatan warga.
Bagi warga Wiyung seperti Joko Sutrisno (52), inovasi digital ini adalah penyelamat hidup. Melalui skrining mandiri di Mobile JKN atas arahan kader KSH, Joko mendapati dirinya masuk kategori risiko tinggi diabetes melitus, meski tubuhnya merasa sehat-sehat saja.
“Saya tidak merasakan gejala apa pun. Kalau tidak ada skrining Mobile JKN dan dorongan dari kader, mungkin saya baru tahu setelah kena komplikasi stroke,” ujar Joko lega.
Kini, Joko menjadi anggota Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di FKTP mitra BPJS Kesehatan Wiyung. Di program ini, ia mendapatkan pemantauan kesehatan, pemeriksaan laboratorium, edukasi gizi secara gratis dan berkelanjutan.
Upaya Promotif Preventif
Selama ini, awam mengenal BPJS Kesehatan secara keliru sebagai lembaga kuratif yang baru terasa manfaatnya saat seseorang menderita sakit. Namun, di Kota Surabaya, peran tersebut telah bertransformasi. BPJS Kesehatan kini menempatkan diri sebagai rekanan utama dalam pendanaan dan promosi kesehatan preventif.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Muhammad Aras saat menghadiri Cangkruk Bersama Media, Selasa (21/7) menjelaskan jaminan kesehatan nasional berkomitmen memperkuat lini pelayanan primer (FKTP) melalui skema Pendanaan Promotif dan Preventif.
“Fokus kami saat ini adalah mendorong skrining riwayat kesehatan sedini mungkin. Kami ingin memastikan peserta JKN mengetahui risiko kesehatannya sebelum penyakit menjadi kronis,” tegas Muhammad Aras.
BPJS Kesehatan mengintegrasikan teknologi digital lewat fitur Skrining Riwayat Kesehatan pada aplikasi Mobile JKN. Setiap warga Surabaya dapat mengisi kuisioner mandiri yang berisi pertanyaan seputar pola hidup, riwayat keluarga, dan aktivitas fisik.
Sistem kecerdasan buatan pada aplikasi akan langsung memetakan apakah pengguna memiliki risiko rendah, sedang, atau tinggi terhadap empat penyakit katastropik utama yakni diabetes melitus, hipertensi, gagal ginjal, dan penyakit jantung koroner.
Terkait kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Aras menjelaskan hingga Juni 2026 jumlah peserta telah mencapai 2,97 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk. Namun, kepesertaan aktif baru mencapai sekitar 83,5 persen atau sekitar 2,5 juta peserta.
“Cukup banyak peserta yang sudah terdaftar, tetapi status kepesertaannya tidak aktif. Ini menjadi perhatian kami untuk terus mengedukasi dan mendorong peserta kembali aktif,” tegas mantan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar ini. [why.gat]
