KH Zaimuddin Wijaya As’ad atau Gus Zuem. arif yulianto/bhirawa.
Jombang, Bhirawa. – Pengasuh Asrama Hurun Inn Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang, KH Zaimuddin Wijaya As’ad atau Gus Zuem berharap agar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 tahun 2026 yang bakal digelar di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang pada Agustus 2026 mendatang menjadi momentum untuk memperkuat persatuan warga Nahdliyin dan melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen di tubuh NU.
Gus Zuem juga berharap, muktamar tersebut dapat berjalan dengan lancar, penuh khidmat, serta menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang membawa keberkahan bagi organisasi maupun warga Nahdliyin.
“Harapan saya, muktamar yang akan dilaksanakan di Tambakberas ini berjalan lancar, khidmat, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang menjadi berkah untuk Nahdliyin secara keseluruhan,” tutur Gus Zuem, Sabtu (18/07).
Menurut Gus Zuem, tantangan terbesar NU saat ini adalah menjaga kebersamaan di tengah beragam latar belakang, karakter, pandangan, dan dinamika yang berkembang di internal organisasi.
Oleh karenanya, sosok pemimpin yang terpilih pada Muktamar NU ke-35 harus memiliki kemampuan mengayomi dan merangkul seluruh kelompok di NU.
Gus Zuem menilai, NU merupakan organisasi besar yang menaungi berbagai kalangan dengan karakter dan pendekatan yang berbeda-beda. Sehingga kepemimpinan yang inklusif menjadi kebutuhan utama.
“Kriteria yang saya harapkan adalah sosok yang mengayomi dan bisa merangkul semua entitas Nahdliyin,” kata Gus Zuem.
“NU ini besar, terdiri dari berbagai karakter, kebijakan, dan sikap dalam ber-NU. Karena itu pemimpinnya harus mampu menjembatani semuanya,” ujar Gus Zuem.
Kata Gus Zuem, pemimpin NU tidak hanya mampu menyatukan internal organisasi, namun juga dituntut mampu membawa nama baik organisasi di tingkat nasional maupun internasional.
Lebih lanjut Gus Zuem juga menyinggung wacana mengenai kemungkinan kader NU yang saat ini menjabat sebagai menteri atau pejabat negara untuk memimpin PBNU.
Menurutnya, siapa pun memiliki hak untuk maju dalam kontestasi Muktamar NU. Namun ketika sudah berada dalam struktur kepemimpinan PBNU, yang bersangkutan harus mampu melepaskan identitas politik maupun jabatan pemerintah demi menjaga independensi organisasi.
“Kalau menjadi pengurus NU, baju menteri, baju partai politik, itu harus dilepas. Harus cair dalam kenahdliyan dan ke-NU-an,” tandas Gus Zuem.
Gus Zuem memandang, NU membutuhkan figur yang benar-benar netral sehingga tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik dan evaluasi apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan warga nahdliyin.
Masih menurut Gus Zuem, jika pengurus puncak PBNU merangkap jabatan strategis di pemerintahan, independensi organisasi dikhawatirkan akan berkurang.
“Saya kurang sepakat jika rangkap jabatan dianggap tidak masalah,” kata Gus Zuem.
“Pengurus PBNU seharusnya fokus bekerja untuk Nahdliyin. Jika menjadi bagian dari pemerintah, tentu ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah bisa berkurang,” imbuhnya.
Gus Zuem juga menyoroti dinamika yang terjadi di tubuh PBNU dalam beberapa tahun terakhir.
Dia berharap, berbagai ketegangan dan gesekan yang sempat muncul tidak kembali terulang setelah Muktamar NU ke-35.
Menurutnya, konflik yang terjadi selama ini lebih banyak dipicu oleh kurangnya komunikasi antar pihak yang berbeda pandangan.
“Saya berharap peristiwa yang terjadi satu atau dua tahun terakhir tidak terulang lagi. Baik di syuriyah maupun tanfidziyah harus terjalin komunikasi yang harmonis sehingga tidak terjadi gesekan seperti sebelumnya,” pungkas Gus Zuem. [rif.hel].
