Oleh :
Arif Yudistira
Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, Pendidik di Pondok Pesantren MBS Yogyakarta
Sekelompok masyarakat yang terdiri dari dosen, peneliti, elemen organisasi guru dan juga aktivis melakukan uji materi terhadap UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (30/1/2026). Mereka menggugat anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG yang membuat pendidikan nasional kita turut terdampak.
Ribuan guru honorer terabaikan nasibnya, jam belajar terganggu, hingga banyak siswa keracunan. Lebih parah lagi potensi korupsi yang diprediksi para peneliti justru terjadi. Publik patut bertanya, lalu bagaimana orientasi pendidikan yang digagas oleh pemerintah kita saat ini di tengah penurunan kualitas pendidikan kita yang kian parah.
Hasil TKA untuk tingkat SMP dan SMA/K membuka mata kita tentang perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan kita. Kita juga dihadapkan pada tantangan penerapan Deep Learning. Apakah metode Deep Learning mampu mengubah dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita atau justru sebaliknya.
Di tengah persoalan pendidikan yang kompleks itulah, masyarakat makin geram saat menyaksikan Kemendikdasmen menjadi kementrian yang kekeh seolah MBG harus diteruskan dan bagian dari program pendidikan.
Fenomena ini mengingatkan kita pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Soe Hok Gie menceritakan dalam bukunya Di Bawah Lentera Merah (2016). Kala itu pemerintah kolonial Hindia Belanda justru menanam banyak tebu yang mendatangkan keuntungan kolonial yang cukup banyak. Sementara rakyat saat itu lebih membutuhkan tanaman pangan ketimbang tebu.
Gambaran ini terasa mirip dengan kondisi pemerintah saat ini. Pemerintah kita memang bukan lagi pemerintah kolonial. Tetapi watak dan karakternya yang mendukung dan lebih berpihak kepada para cukong dan garong (sebutan untuk koruptor) MBG, persis dengan watak pemerintah kolonial dulu.
Bebal
Pemerintah saat ini seperti tutup telinga terhadap protes dan tuntutan masyarakat. Anggaran negara yang begitu besar justru terbuang triliunan tiap harinya untuk program yang dari awal salah rancang, belum jelas aturan dan sasarannya. Kebijakan negara seolah dijalankan tanpa perencanaan yang matang.
Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi seolah tersandera kepentingan politiknya sendiri. Simaklah komentar para cecunguk dan penjilatnya yang mengatakan, “MBG tidak bisa dibubarkan, karena semua partai, DPR, Polisi, Tentara dan pengusaha memiliki SPPG”. Pernyataan itu anehnya muncul dari Kepala BGN baru Nanik Dayeng.
Kini kita melihat betapa program MBG itu ternyata jadi ladang untuk memarkup anggaran dengan nilai bombastis dan menyembunyikan berbagai tender fiktif yang nilainya cukup fantastis. Dari kaos kaki, montor trail, truk, sampai dengan cc tv yang ternyata fiktif. Bila ditilik dengan akal sehat, semua itu seolah jauh dari tujuan program memberantas stunting dan pemenuhan gizi anak. Belum lagi keterlibatan ahli gizi yang absen dari kepengurusan dari tingkat atas sampai ke level bawah.
Apa yang terjadi pada program MBG ini mustinya menjadi evaluasi total pemerintah agar tidak asal dan ngawur menggunakan duit rakyat.
Terlebih anggaran yang dipakai justru dari pos pendidikan. Di saat pendidikan kita belum mampu mengurus kebijakan, karir dan kepastian nasib guru secara sistemik dan serius, anggaran pendidikan justru dipakai untuk MBG.
Royal
Pada satu dekade terakhir, pendidikan memang seolah absen dari gagasan dan visi besar pemerintah. Jokowi di periode kedua belum mampu menunjukkan keseriusannya menyelesaikan soal pendidikan. Jokowi justru fokus pada urusan politik pemenangan Gibran. Di masa Prabowo, pemerintah sudah berupaya untuk menggagas perbaikan pendidikan melalui program revitalisasi. Tetapi warisan masalah tentang karir ribuan guru honorer yang terlunta lunta itu belum juga beres sampai sekarang. Meskipun melalui program PPG pemerintah mulai memikirkan skema peningkatan kesejahteraan guru dan menata karir guru.
Presiden Prabowo dinilai sebagai Presiden yang royal terhadap menterinya. Akan tetapi untuk pos pendidikan, pemerintah justru terkesan kurang royal dan mengurangi jatah kementrian pendidikan.
Pemerintah mustinya menambah anggaran pendidikan 60% dari APBN, karena anggaran pendidikan juga tersedot untuk program MBG. Akibat dari politik kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan skala prioritas, pendidikan justru menjadi korbannya.
Bayangkan seandainya anggaran motor trail yang dikorupsi itu untuk menggaji dan mengangkat guru honorer, tentu ribuan guru kita tidak menggantung nasibnya. Akan lebih banyak lagi guru kita bisa meningkatkan pendidikan profesinya, dan lain sebagainya.
Masa Depan
Pendidikan tetap menjadi jalan agar visi 2045 tercapai. Pemerintah memiliki program wajib belajar 13 tahun. Pendidikan usia dini diperhatikan dan mulai jadi prioritas. Anggaran terhadap program ini mustinya ditingkatkan, selain anggaran untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Di tengah kementrian yang saling berlomba menaikkan anggarannya, pendidikan jadi taruhan antara memprioritaskan nasib pendidikan kita atau terjerat dalam politik kekuasaan.
———— *** ————-
