Kediri, Bhirawa – Kuota peserta didik program Sekolah Rakyat di Kota Kediri hingga kini belum terpenuhi. Menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 13-17 Juli, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri masih melakukan penjangkauan calon peserta didik agar kuota yang ditetapkan Kementerian Sosial RI dapat terpenuhi.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttakin, mengatakan Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 dan Desil 2. Sementara masyarakat yang masuk Desil 3, 4, dan seterusnya tetap berpeluang mengikuti program tersebut setelah melalui asesmen dan survei kelayakan oleh tim Dinsos.
“Berbeda dengan sistem penerimaan peserta didik pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Untuk Desil 1 dan Desil 2 secara otomatis langsung masuk dan tidak disurvei. Namun untuk Desil 3, 4, dan seterusnya yang berminat bisa menghubungi Dinas Sosial atau Lapor Mbak Wali 112 untuk selanjutnya dilakukan asesmen dan survei apakah yang bersangkutan benar-benar masuk kategori tidak mampu,” jelas Imam, Jumat (10/7).
Masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA mendapat kuota 90 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar. Hingga saat ini, kuota SMA telah terisi 84 siswa, SMP 83 siswa, sedangkan SD baru 25 siswa.
Menurut Imam, hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial memutuskan kuota SD yang belum terpenuhi akan dialihkan menjadi tambahan satu rombongan belajar di jenjang SMA. Dengan demikian, SMA memperoleh tambahan kuota sebanyak 36 siswa.
Meski demikian, apabila kuota belum terpenuhi hingga MPLS dimulai, proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai jumlah peserta didik yang telah diterima.
Imam menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai seragam, tas, buku pelajaran, laptop, perlengkapan sekolah hingga kebutuhan hidup sehari-hari selama mengikuti pendidikan ditanggung pemerintah.
Karena itu, Dinsos mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama bagi anak-anak yang berpotensi putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Warga yang masuk kategori Desil 3, 4, dan seterusnya serta berminat mengikuti program ini dapat menghubungi Dinsos maupun layanan Lapor Mbak Wali 112 untuk dilakukan asesmen.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap legalitas Sekolah Rakyat. Ijazah yang diterbitkan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah umum dan diakui secara resmi.
“Kami berharap seluruh kuota dapat terisi sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dan yang tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah reguler karena keterbatasan biaya bisa memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas,” pungkasnya. [van.nov.kt]
