Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan pembangunan dapur baru SPPG. Moratorium dapur layanan MBG (Makan Betgizi Gratis) sebagai upaya BGN coba “mendengar dan merealisasi” berbagai kritisi tajam masyarakat terhadap program MBG. Selama moratorium, juga akan dilakukan evaluasi penerima manfaat. Bukan lagi seluruh murid PAUD hingga SLTA, ibu hamil, dan menyusui. Melainkan sesuai kebutuhan awal pencegahan stunting. Pemerintah juga akan memangkas pagu alokasi MBG sebesar 20%.
Diperkirakan sebanyak hampir 28 ribu dapur SPPG sudah didirikan. Semula direncakan bakal dibangun 38 ribu unit dapur. Tetapi pembangunan dapur baru telah dihentikan. Walau beberapa investor SPPG terlanjur membangun dapur MBG, dengan uang pribadi. Moratorium dapur akan digunakan sebagai jalan evaluasi, sekaligus pemenuhan segala persyaratan. Antara lain terutama pemenuhan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Sertifikasi halal. Juga sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).
Bisa jadi, beberapa dapur SPPG yang sudah terbangun akan di-likuidasi, karena disesuaikan dengan data penerima manfaat. Khususnya di pulau Jawa. Selanjutnya program MBG akan diprioritaskan pada area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Terutama pada Kawasan timur Indonesia. BGN juga disarankan menggunakan data indeks AKI (Angka Kematian Ibu), angka kemiskinan, dan indeks stunting. Saat ini MBG masih diberikan secara gebyah uyah, seluruh murid tanpa syarat memperoleh jatah MBG.
Kritisi terhadap MBG sudah sangat meluas, dan mendalam. Sampai BEM Universitas Airlangga, menerbitkan Petisi Hentikan MBG. Tetapi seluruhnya bagai di-abai-kan oleh pemerintah (BGN). Seolah-olah MBG baik-baik saja. Sampai pecah kasus korupsi di BGN yang terjadi secara sistemik, terstruktur dan masif. Tiga personel pucuk pimpinan telah ditangkap Kejaksaan Agung. Tertinggal 1 Wakil Kepala BGN, yang kini menggantikan menjadi Kepala BGN. Miris, Kejaksaan Agung menduga pimpinan dan staf BGN menerima suap sebesar Rp 1milyar per-hari!
BGN bergelimang uang korupsi. Termasuk dari pengadaan barang dan jasa, dilakukan korupsi sistemik terstruktur dan masif. Semuanya di-markup, lebih dari 60%. Misalnya pengadaan motor listrik sebanyak 21.800 unit, dipagu anggaran Rp 1,03 trilyun. Artinya, setiap unit motor listrik mencapai Rp 47,5 juta. Begitu pula penyediaan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk 5 ribu dapur SPPG sebesar Rp 665 milyar. Padahal TIK harus dipenuhi sendiri oleh pemilik dapur. Serta setoran awal setiap unit dapur sebesar Rp 10 juta.
Selain korupsi sistemik, terjadi KKN yang masif. Sehingga korupsi terkesan terang-terangan, dan “lucu.” Misalnya pengadaan kaos kaki dan pakaian senilai Rp 662 milyar. Bisa jadi, pucuk pimpinan BGN yakin, tiada apparat penegak hukum (terutama Kejaksaan, dan KPK) yang berani mengusik. Karena MBG program andalan Presiden Prabowo, yang sangat dipuji. Bahkan kalau dana kurang, bisa diambilkkan dari anggaran Pendidikan sampai sebesar Rp 223 trilyun.
Pertanda korupsi di MBG sangat masif dan sistemik. Tersangka korupsi MBG, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator, dengan menyerahkan 30 daftar nama yang terlibat Yayasan (pemilik beberapa dapur SPPG). Termasuk menyebut nama Ketua DPRD Jatim, dan Jawa Tengah. Ada pula nama seluruh pimpinan dan anggota Komisi IX DPR-RI. Serta pimpinan Badan Anggaran DPR-RI. Bahkan berdasar penjejakan ICW, seluruh parpol juga memiliki Yayasan. Paling banyak partai Gerindra.
Korupsi MBG, patut menjadi titik tolak pemberantasan korupsi. Seperti yang selalu “dikobarkan” oleh Presiden Prabowo. Akan dinilai hanya omon-omon, manakala MBG tetap dilanjutkan. Karena MBG telah menjadi pusat kritik masyarakat, dan bukti korupsi yang sistemik terstruktur dan masif.
——— 000 ———
