DPRD Kabupaten Mojokerto, Bhirawa
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mojokerto, Eka Septya Juniarti mengatakan Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Mjokerto imi, jika dilihat memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.
Untuk itu Pemerintah Daerah harus mempunyai perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan mereka. Demikian antara lain poin penting disampaikan oleh Eka Septya saat menggelar silaturahmi sekaligus dialog bersama pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Jatirejo. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Gebangsari, Jumat (5/6/2026)
Kegiatan yang menjadi wadah bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi perangkat desa ini ternyata dapat mendengar langsung sejumlah isu mengemuka.
”Mulai dari kesejahteraan perangkat desa, kepesertaan BPJS, uang purna tugas hingga berbagai persoalan lain yang selama ini menjadi perhatian para perangkat desa di Kabupaten Mojokerto,” jelas Eka.
Lebih lanjut Eka menambahkan karena perangkat desa ini merupakan ujung tombak pelayanan dan pemerintahan. Maka sudah selayaknya kesejahteraan mereka menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Mengingat beban kerja perangkat desa yang nyaris berlangsung tanpa mengenal waktu belum diimbangi dengan penghasilan tetap (Siltap) yang memadai.
Ia menyebut besaran Siltap yang diterima perangkat desa masih bervariasi di setiap desa, dengan rata-rata berkisar antara Rp2,2 juta hingga Rp2,6 juta per bulan, termasuk tunjangan.
“Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten Mojokerto, tentu masih terdapat selisih yang cukup jauh. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” tambahnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu hadir untuk memberikan solusi atas berbagai kebutuhan mendasar yang disampaikan PPDI dalam pertemuan tersebut.
Senada dengan itu, anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto, Ahmad Lutfi Ramdhani, menyatakan pihaknya siap mengawal dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan perangkat desa.
“Kami akan membahas persoalan ini lebih lanjut dan dalam waktu dekat berencana memanggil organisasi perangkat daerah terkait untuk mencari solusi terbaik agar keluhan para perangkat desa dapat terakomodasi,” kata Lutfi.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Mojokerto yang juga menjabat Sekretaris Desa Sooko, Heru, mengapresiasi langkah Fraksi PKB yang membuka ruang dialog dengan para perangkat desa.
Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada para anggota dewan.
“Kami berharap aspirasi yang telah kami sampaikan dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sehingga ada perhatian nyata dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap kesejahteraan perangkat desa,” ungkapnya. [adv.min]
