Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat mengatasi anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pertemuan bersama asosiasi koperasi peternak ayam petelur di Surabaya menghasilkan komitmen bersama untuk mendongkrak dan menstabilkan harga telur di tingkat peternak dengan harga acuan minimal Rp24.000 per kilogram.
Usai Rapat Koordinasi Stabilitasi Pasokan dan Harga Telur Ayam Ras yang diselenggarakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan intervensi ini karena harga telur di tingkat peternak sempat menyentuh angka kritis Rp20.000 hingga Rp20.500 per kilogram. Kondisi tersebut memicu kerugian besar bagi para peternak ayam petelur.
Emil menjelaskan bahwa rantai pasok yang tidak langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi akar masalah di lapangan.
“Pihak ketiga memang menjual telur ke dapur MBG dengan harga yang baik sekitar Rp25.000 per kilogram, tetapi mereka tidak membeli langsung dari peternak. Akibatnya, peternak tetap menerima harga yang anjlok di kisaran Rp20.000-an. Karena itu, sekarang kami mendorong SPPG agar membeli telur langsung melalui koperasi peternak,” ujar Emil Dardak.
Selain mengandalkan program MBG, Emil juga mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menginisiasi gerakan pembelian telur secara kolektif langsung dari koperasi peternak, sebagaimana Kabupaten Magetan yang sudah sukses menerapkan langkah ini.
Ditempat yang sama, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa BGN menggunakan program MBG sebagai instrumen stimulus untuk menstabilkan pasar. Sebagai langkah jangka pendek, BGN mewajibkan setiap SPPG menambah menu telur menjadi tiga kali dalam seminggu.
“Jawa Timur, khususnya Blitar, menyumbang sekitar 30 persen produksi telur nasional. Simulasi kami menunjukkan bahwa kebijakan menambah menu telur tiga kali seminggu ini mampu memberikan stimulus pasar sekitar 8 hingga 10 persen,” jelas Tengku.
Tengku menambahkan, SPPG akan mengalirkan pembayaran ke koperasi peternak menggunakan anggaran yang sudah tersedia. Sistem teknis pembayaran ini bersifat fleksibel, baik harian maupun periodik sesuai kesepakatan. BGN juga mewajibkan setiap SPPG memprioritaskan pasokan lokal dan menggandeng minimal 15 pemasok (supplier) demi mewujudkan pemerataan ekonomi.
BGN menerapkan sistem monitoring berjenjang mulai dari tingkat wilayah, regional, hingga kabupaten/kota dan kecamatan untuk mengawal kebijakan ini di lapangan. Tim BGN juga turun langsung melakukan sidak ke pasar dan koperasi.
“Apabila ada SPPG yang membandel, tidak membeli langsung dari koperasi, atau melanggar kebijakan pimpinan BGN, kami tidak segan mengenakan sanksi tegas berupa penangguhan atau suspensi,” tegas Tengku.
Selain itu, BGN menyatakan akan terus mengevaluasi perkembangan harga pasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika harga di tingkat peternak sudah kembali stabil dan sehat, BGN akan segera memfinalisasi strategi distribusi jangka menengah dan panjang antarkabupaten maupun antarprovinsi.
Meskipun program MBG mengalami peningkatan, Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani mengingatkan bahwa program MBG belum mampu menyerap seluruh hasil produksi telur di Jawa Timur yang sangat melimpah.
“Program MBG baru menyerap porsi yang relatif kecil jika kita bandingkan dengan total produksi Jatim yang ada. Oleh karena itu, kami menyarankan para peternak untuk terus mencari pasar di luar daerah atau luar provinsi guna mengurai surplus produksi, khususnya dari sentra besar seperti Blitar,” pungkas Indy.
Menanggapi langkah konkret ini, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Timur menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya merasa lega karena pertemuan ini memberikan kepastian regulasi yang sangat berpihak kepada nasib peternak rakyat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BGN. Melalui keputusan penambahan menu telur tiga kali seminggu ini, para peternak akhirnya mendapatkan kepastian pasar yang jelas dan terukur untuk menyerap hasil produksi kami,” ungkap Ketua Pinsar Jatim.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya memiliki harga acuan resmi sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak (on farm). “Pemerintah menetapkan harga acuan Rp26.500 itu sebenarnya memiliki syarat dan ketentuan, seperti patokan harga jagung dan konsentrat pakan yang dievaluasi setiap tiga sampai enam bulan. Jika nanti harga seluruh bahan baku pakan naik, tentu kami berharap harga telur ikut menyesuaikan,” tambahnya.
Menurut perhitungannya, jika biaya produksi saat ini berkisar di angka Rp22.500, maka untuk mendapatkan keuntungan wajar sebesar 10 persen, harga telur idealnya harus mengikuti harga acuan pemerintah tersebut.
“Selama ini, jika harga anjlok, teman-teman peternak selalu terseok-seok untuk bertahan. Sekarang dengan adanya program pemerintah, kami berharap harga yang berada di bawah ini bisa terangkat. Harapan kami, harga di tingkat kandang (on farm) bisa ikut bergerak naik menuju Rp26.500 sesuai acuan pemerintah,” tutupnya. [rac.kt]
