Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meraih penghargaan Terbaik I kategori penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Yogyakarta, sekaligus memperoleh insentif Rp3 miliar.
“Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jawa Timur mendapatkan apresiasi ini. Ini hasil kerja semua lini dan semua elemen, dunia usaha serta dunia industri,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago kepada Khofifah dalam acara yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (4/6) malam.
Khofifah mengatakan capaian tersebut merupakan hasil berbagai upaya pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan melalui program prioritas Pemprov Jatim, termasuk penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, TPT Jatim pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen.
Dalam lima tahun terakhir,tingkat pengangguran di Jatim menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.
Khofifah menambahkan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja, terutama pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Penurunan pengangguran lulusan SMK sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa penguatan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri semakin efektif,” tuturnya.
Data BPS menunjukkan TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen pada Februari 2026 dari 5,87 persen pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jatim.
Menurut Khofifah, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, serta perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.
“Upaya membuka kesempatan kerja terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK,” katanya.
Pada 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Selain penurunan tingkat pengangguran, kualitas pasar kerja Jatim juga menunjukkan perkembangan positif.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 74,78 persen atau naik 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang atau bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas,” ucapnya.
Khofifah menilai penghargaan dan insentif fiskal yang diterima menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dan inovasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. [ant.kt]
