DPRD Kota Malang, Bhirawa
Kenaikan harga bahan bangunan di pasaran mulai berdampak pada program sosial kedinasan. Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit saat ini sudah tidak ideal dan jauh dari kata cukup.
Pernyataan tegas ini disampaikan Bayu usai meninjau langsung pelaksanaan program bedah rumah di wilayah RW 1 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen. Dalam sidak tersebut, ia didampingi oleh jajaran pihak kelurahan, kecamatan, serta tim pendamping lapangan BSPS.
“Kami turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi lima rumah warga penerima manfaat. Faktanya, mayoritas penerima adalah warga kurang mampu yang kini justru kebingungan dan kesulitan biaya untuk merampungkan pembangunan rumahnya,” ujar legislator dari Dapil Klojen tersebut.
Bayu merinci, alokasi bantuan senilai Rp20 juta tersebut saat ini dipecah menjadi Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Di tengah melambungnya harga material dan standar upah tenaga kerja saat ini, nominal tersebut dinilai sangat mepet.
Akibatnya, sejumlah warga penerima manfaat terpaksa pontang-panting mencari sumbangan swadaya dari keluarga atau mengandalkan sistem gotong royong warga sekitar agar proyek rumah mereka tidak mangkrak di tengah jalan.
Melihat realita yang mencekik warga miskin tersebut, Bayu mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera turun tangan dan tidak menutup mata. Menurutnya, pemkot harus hadir memberikan intervensi kebijakan berupa dukungan anggaran tambahan (top-up).
“Program ini sebetulnya sangat bagus dan menyentuh masyarakat bawah, tetapi regulasi anggarannya harus adaptif dengan harga pasar saat ini. Kami di legislatif akan mendorong adanya sinergi lintas sektor, salah satunya menggandeng Baznas Kota Malang,” tambahnya.
Sinergi dengan Baznas ini nantinya diproyeksikan khusus untuk menambal kekurangan biaya tukang atau tenaga kerja. Dengan demikian, beban masyarakat miskin bisa berkurang dan target pemenuhan hunian layak huni di Kota Malang dapat segera tuntas tanpa hambatan finansial.[mut.dre]
