Komisi E DPRD Jatim ketika mengawal nasib sekitar 2.295 guru honorer yang terancam terdampak kebijakan penghapusan tenaga non-ASN oleh pemerintah pusat.
DPRD Jatim, Bhirawa.
DPRD Jawa Timur melalui Komisi E mulai bergerak mengawal nasib sekitar 2.295 guru honorer yang terancam terdampak kebijakan penghapusan tenaga non-ASN oleh pemerintah pusat pada 2027 mendatang.
Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, DPRD Jatim kini tengah menyiapkan skema penataan dan penyelamatan agar ribuan tenaga pendidik non-ASN tersebut tetap memiliki kesempatan mengajar dan tidak kehilangan mata pencaharian.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim saat ini sedang menyusun pola penyelesaian atau exit strategy bagi para guru honorer.
“Nasib guru honorer kita yang sekitar 2.200-an itu sedang dibuatkan exit strategy. BKD dan Dinas Pendidikan sedang menyusun pola uji kompetensi,” ujar Untari, Sabtu (23/5).
Menurutnya, skema yang sedang disiapkan tidak hanya sebatas uji kompetensi (ukom), tetapi juga mencakup pemetaan kebutuhan guru berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga kemungkinan pengalihan status menjadi tenaga ahli sesuai kebutuhan sekolah masing-masing.
Melalui proses tersebut, pemerintah akan memetakan kompetensi para guru berdasarkan mata pelajaran yang dikuasai sekaligus kebutuhan riil sekolah di berbagai daerah di Jawa Timur.
“Jadi nanti akan dilihat kompetensinya di mana, disesuaikan dengan kebutuhan guru berdasarkan Dapodik,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Hasil uji kompetensi diperkirakan mulai keluar pada Juni mendatang dan akan menjadi dasar redistribusi tenaga pengajar ke sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru.
Langkah redistribusi dinilai menjadi solusi realistis mengingat kondisi pendidikan di Jawa Timur saat ini belum merata. Sejumlah sekolah masih kekurangan tenaga pendidik, sementara di sisi lain ada sekolah yang justru mengalami kelebihan guru.
Karena itu, para guru honorer nantinya tidak harus tetap mengajar di sekolah asalnya. Mereka berpeluang dipindahkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan sesuai hasil pemetaan dan kompetensi masing-masing.
“Nanti setelah uji kompetensi akan dilihat sekolah mana yang kekurangan guru. Bisa saja digeser ke sekolah lain,” terang Sri Untari.
Untari menilai langkah tersebut menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyelamatkan ribuan guru honorer yang selama ini mengabdikan diri di dunia pendidikan.
“Menurut saya ini sudah menjadi salah satu way out yang bagus bagi Jawa Timur untuk menyelamatkan nasib sekian ribu orang,” tegasnya. (geh*)
