Pemprov, Bhirawa
Sebagai bagian dari buruh Jawa Timur, DPW FSPMI Jawa Timur menegaskan pengawalan ketat terhadap Pakta Integritas yang ditandatangani Gubernur pasca-May Day. Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli, menyatakan komitmen tertulis tersebut harus menjadi aksi nyata bagi kesejahteraan buruh, bukan sekadar dokumen seremonial.
Fokus utama tertuju pada percepatan regulasi pro-buruh dan intervensi langsung terhadap biaya hidup pekerja di Jawa Timur.Di sektor ekonomi lokal, buruh menuntut realisasi diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 20% tanpa syarat yang berbelit.
Selain itu, FSPMI mendesak transparansi kuota 5% PPDB bagi anak buruh guna menghindari manipulasi di lapangan. Syarat administratif terkait penghasilan juga diminta agar relevan dengan standar UMP Jatim yang berada di angka Rp2,5 juta.Terkait hunian, buruh menagih janji penyediaan rumah layak yang telah mengambang selama tujuh tahun.
FSPMI mendorong skema cicilan rasional di bawah Rp1.000.000 agar tidak membebani sisa upah bulanan. Buruh menolak konsep rumah berukuran terlalu sempit yang dianggap tidak manusiawi bagi kehidupan berkeluarga.
Pada tingkat pusat, Gubernur didesak bersurat resmi kepada Menteri Keuangan untuk meninjau pajak perburuhan dan memfasilitasi pertemuan strategis dengan DPR RI. Upaya diplomasi ini diharapkan mampu menjamin hak-hak buruh secara otomatis melalui kebijakan pemerintah, sehingga pekerja tidak perlu terus-menerus menempuh jalur sengketa hukum atau aksi massa. [rac.kt]
