Jakarta, Bhirawa
Kementerian Hukum menargetkan status Otoritas Pencarian Internasional (ISA) sebagai upaya nyata menyejajarkan Indonesia dengan kantor kekayaan intelektual (KI) kelas dunia.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Hermansyah Siregar menegaskan pencapaian status ISA merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar karena Indonesia memiliki modalitas yang kuat, baik dari sisi kemandirian sistem maupun potensi sumber daya manusia (SDM) yang melimpah
“Salah satu indikator kantor KI kelas dunia adalah apabila sudah menyandang status ISA. Kita harus memiliki keseriusan yang tinggi, semangat, dan mimpi yang harus terwujud,” ujar Hermansyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, Indonesia sudah mandiri secara sistem dan memiliki bonus demografi SDM muda. Oleh sebab itu, Kemenkum harus bersinergi memastikan program ini terlaksana.
Dengan menyandang status ISA, Indonesia nantinya memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran paten internasional dan memberikan pendapat tertulis mengenai invensi yang didaftarkan melalui jalur Perjanjian Kerja Sama Paten (PCT).
Strategi Indonesia, kata dia, yakni bekerja secara paralel dan sinergis agar target menjadi kantor kekayaan intelektual berkelas dunia segera tercapai.
“Kita tidak boleh kalah dengan negara tetangga. Jika mereka bisa, Indonesia pasti jauh lebih bisa,” ucapnya.
Adapun pembahasan target tersebut telah didiskusikan dalam rapat koordinasi pada Kamis (12/3), yang hadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, di antaranya Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon serta Direktur Teknologi Informasi Chusni Thamrin.
Kehadiran mereka menegaskan persiapan menuju ISA memerlukan integrasi lintas direktorat, mulai dari penguatan regulasi, kerja sama internasional, hingga kesiapan infrastruktur digital di lingkungan Kemenkum.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai penyusunan kalender kerja yang konkret dan detail. Hermansyah meminta agar setiap tahapan, mulai dari pelatihan intensif bagi pemeriksa paten hingga pemenuhan standar dokumentasi minimum PCT, yang dipantau secara ketat setiap bulannya.
Direktur Teknologi Informasi DJKI Kemenkum Chusni Thamrin menyoroti pentingnya validasi data dan integrasi sistem teknologi informasi agar mampu mengakses basis data paten dunia yang disyaratkan oleh WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia).
Sementara itu, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan DJKI Kemenkum Yasmon akan berperan dalam memfasilitasi konsultasi formal dengan pihak internasional serta melakukan Patok Banding ke negara-negara tetangga yang telah lebih dulu menyandang status ISA, seperti Filipina dan Singapura.
Adapun target besar dari rangkaian persiapan tersebut berupa penyelesaian seluruh tahapan administratif dan teknis pada akhir tahun ini, sehingga pengesahan perjanjian dengan WIPO dapat segera dilakukan.[ant.kt]
