Jakarta, Bhirawa
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengatakan bahwa narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan anak adalah narasi keliru, karena mengadu dua kepentingan yang sejatinya berada pada satu garis yang sama.
Narasi itu, kata dia, seolah-olah bangsa ini harus memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran. Padahal pendidikan justru runtuh ketika kita membiarkan anak belajar dalam kondisi lapar.
“Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan ‘bagian dari anggaran pendidikan’ dengan ‘pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan’. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan,” kata Azis di Jakarta, Jumat.
Dia menilai kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah menggiring narasi angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan. Padahal, kata dia, persoalannya tidak sesederhana itu.
“Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi,” kata dia.
Dalam kerangka anggaran pendidikan, dia menjelaskan bahwa negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.
“Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan; bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang,” kata dia. [ant.kt]
Menurut dia, kebijakan efisiensi oleh negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos, lalu mengarahkannya ke program yang dinilai berdampak langsung.
Ketika APBN meningkat, menurut dia, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat. Maka ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaatnya bertambah, anggarannya dialokasikan dalam kerangka pendidikan.
“Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga,” katanya. [ant.kt]
