Jombang, Bhirawa
Fisip Universitas Brawijaya (UB) terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat implementasi kerja sama akademik dan kemitraan kelembagaan. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penyelenggaraan Kuliah Tamu bertajuk ‘Tantangan Evidence-Based Policy di Era Digital’ yang menghadirkan Eggy Wirapatria, Analis Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui platform zoom meeting pada Rabu (12/11) dan diikuti secara antusias oleh mahasiswa Fisip UB dan 70 mahasiswa dari Fisipol Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang yang berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sosiologi dan Hubungan Internasional.
Kuliah tamu ini merupakan hasil kolaborasi Program Studi Ilmu Politik FISIP UB dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sekaligus menjadi wujud implementasi cepat dari kerja sama yang baru saja ditandatangani antara FISIP UB dan Fisipol Undar Jombang pada 10 November 2025 lalu.
Dalam pemaparannya, Eggy Wirapatria menjelaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam proses perumusan kebijakan publik di tengah era digital yang penuh dengan data dan disrupsi informasi.
Ia menekankan bahwa kemampuan analisis data dan literasi digital menjadi kompetensi penting bagi para akademisi dan calon perumus kebijakan masa depan. Kegiatan ini disambut positif oleh Dekan Fisipol Undar Jombang, Shobirin Noer, yang memberikan apresiasi atas inisiatif dan respons cepat dari Fisip UB dalam mewujudkan kerja sama akademik yang berdampak nyata.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Fisip Universitas Brawijaya dalam merealisasikan kerja sama yang baru saja ditandatangani. Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi mahasiswa kami, terutama dalam memperluas wawasan dan jejaring akademik,” ujarnya, Kamis (13/12).
Sementara itu, pihak FISIP UB menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas institusi, memperluas dampak Tridharma perguruan tinggi, serta menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kebijakan publik di era digital.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Fisip Universitas Brawijaya, Kementerian Dalam Negeri, dan perguruan tinggi mitra dalam mendukung penguatan kapasitas akademik dan profesional di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. [rif.wwn]