DPRD Kab Mojokerto, Bhirawa
Bak sapu lidi, jika digunakan serentak dan didukung serta dijalankan oleh orang- orang profesional dapat dipastikan akan bisa membersihkan masalah secara maksimal tanpa cela.
Sebagimana dilakukan kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto yakni Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Ayni Zuroh dan anggota lainnya dalam merespon dan mendukung tuntutan rakyat, yakni para santri Ponpes Lirboyo Mojokerto terhadap Televisi Trans7 yang menyiarkan berita merusak citra pesantren dalam program Xpose Uncensored.
Agar Pemerintah pusat (Komdigi) mencabut izin siàr Trans7, disamping itu jugà Trans7 menghapus tayangan yang dianggap merusak citra pesantren ini juga meminta maaf secara terbuka baik lewat TV ataupun langsung kepada Pengasuh dan pengurus Ponpes Lirboyo. Jumat 17/10 lalu.
Alhasil belum sampai 7 kali 24 jam (19/10) reaksi serentak ini, bisa mengguncang kalangan DPR RI. KPI untuk gerak cepat melangkah, yang akhirnya direspon Para pimpinan Trans7 untuk segera melakukan tuntutan para santri.
Diantaranya Pimpinan produksi Trans7 Andi Chairil meminta maaf baik melalui akun Instagram@officialtrans7 juga di TV, maupun hadir langsung ke Ponpes Lirboyo Kediri.
Menghentikan tayangan episode program Xpose dan seluruh penyiaran mereka di TV. Medsos maupun platform digital resmi Trans.
Adapun peristiwa yang terjadi di Mojokerto ini diawali dengan datangnya para santri ke Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto yang membawa beberapa tuntutan.
Dalam kesempatan ini para santri yang tergabung Himpunan Santri Lirboyo (Himasal) Mojokerto Raya ini ditemui oleh Pimpinan dan anggota DPRD diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro dan sejumlah anggota Dewan menyatakan apresiasinya terhadap tuntutan santri yang menginginkan pencabutan ijin stasiun TV milik Chairul Tanjung tersebut.
Bahkan dengan emosional, politisi PKB tersebut menyatakan dukungannya atas pencabutan hak siar TV itu. “Saya ini juga santriwati dan anak saya juga mondok. karenanya masalah ini harus segera dituntaskan. Kami meyakini narasi dari penanyangan Trans7 tersebut sudah diatur agar anak anak bangsa ini tidak mau mondok,” Kecamnya
Lebih lanjut Ayni menambahkan jika pesantren ini tempat mengamalkan Pancasila. “Coba bayangkan kalau anak anak kita tidak punya adab. Karenanya kami sepakat ijin trans7 dicabut. Ini tidak mungkin kalau tidak disengaja,” ujarnya.
Dengan mengenakan sarung dan baju koko sebagai ciri khas seorang santri, para anggota Himasal menyampaikan tuntutannya, agar Chairul Tanjung sebagai pimpinan tertinggi Trans7 datang langsung ke Ponpes Lirboyo untuk minta maaf.
“Himasal menuntut agar Chairul Tanjung sebagai pimpinan tertinggi Trans7 langsung minta maaf kepada pimpinan Ponpes Lirboyo secara terbuka dan ditayangkan secara live disemua platform media massa. Bukanya malah memerintahkan direktur utama Trans7 yang datang. Bayangkan Ponpes sebesar Lirboyo saja berani mereka lecehkan, apalagi Ponpes lainya yang tidak sebesar Lirboyo,” kata Mu’alumin Ketua Himasal Mojokerto.
Selain itu Himasal Mojokerto raya juga menuntut agar semua tayangan dari salah satu program Trans7 yang dinilai melecehkan Ponpes Lirboyo tersebut dihapus dari semua platform media.
“Bila dalam dalam batas waktu 7 kali 24 jam sejak pernyataan resmi ini di bacakan. Kami akan melakukan upaya hukum,” ancamnya.
Dihadapan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Himasal juga mengancam akan melaporkan pihak Trans7 kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar melakukan investigasi terhadap maksud dan tujuan pihak Trans7 melakukan program penayangan yang dianggap melecehkan kiai dan Ponpes.
“Bila terbukti ada pelanggaran, kami menuntut agar ijin siar Trans7 dicabut ” tekannya. (adv.min)