Pemkab Sidoarjo, Bhirawa
Sebanyak 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang gagal lolos tes PPPK, seluruhnya akan diangkat Pemkab Sidoarjo sebagai PPPK Paruh Waktu. Demikian tegas Bupati Sidoarjo, Subandi, Rabu (20/8) kemarin, di ruang rapat delta wicaksana Setda Sidoarjo.
Hadir dalam rapat itu, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin.
“Yang kemarin ikut tes dari kategori R3 dan R4, akan kita angkat semua sebagai P3K Paruh Waktu,” lanjut Subandi.
Para pegawai tersebut, tidak perlu gusar, mereka akan tetap bisa bekerja di instansinya semula.
Pemkab Sidoarjo tidak akan memPHK mereka. Menurut Subandi, sebanyak 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo itu telah masuk data base BKN.
Namun diakui, masih ada pekerjaan rumah bagi Pemkab Sidoarjo, karena saat ini masih ada tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam kategori R3 dan R4. Jumlahnya ada 2.311 orang.
Terkait itu, Pemkab Sidoarjo akan mencarikan alternatif lain terhadap status mereka. Seperti mengalihkan pada skema outsourcing sesuai ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau alternatif lainnya.
“Di Kabupaten Sidoarjo, cuma dioutsourcingkan, kalau daerah lain ada yang diberhentikan,” katanya.
Pengangkatan pegawai dengan skema itu dilakukan karena kebutuhan Pemkab Sidoarjo, yang setiap tahun, ratusan ASN di Pemkab Sidoarjo memasuki usia pensiun.
“Pemkab tidak merekrut pegawai baru. Cukup mengambil pegawai non-ASN yang diangkat dari PPPK. Mereka yang sudah menjalani pegawai berstatus R3 dan R4,” ujarnya.
Pemkab Sidoarjo juga tidak merekrut pegawai baru dalam beberapa tahun ini, karena mengukur dengan kemampuan daerah, yakni belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD.
“Alhamdulillah Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawalnya. Karena itu terkait dengan nasib ribuan warga Sidoarjo,” kata Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasich. (kus.dre)