PPATK menjejaki transaksi judi online sebesar Rp 327 trilyun. Ironisnya, Judi online (judol) dilindungi dari pusat pengendali urusan digital dan satelit di Kementerian negara. Niscaya melibatkan ordal (orang dalam) Kementerian Komunikasi dan Digital. Maka tak heran judol mudah merasuk ke segala lini tempat, tak pandang usia. Lebih seratus ribu anak (usia dibawah 11 tahun), dan remaja (di bawah 17 tahun) ber-transaksi judi online.
Patut pula dikhawatirkan, suap judol digunakan untuk perhelatan hajat politik. Bahkan diduga, gembong (bandar besar utama) judi online yang bermarkas di negara-negara ASEAN, adalah WNI (Warga Negara Indonesia). Konon Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI, sudah menerima laporan data lengkap gembong judi online. Diduga sekaligus gembong TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Tetapi informasi tentang gembong judi, mendadak lenyap.
Padahal informasi tentang gembong judi online, bukan berasal dari personel ecek-ecek. Melainkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI), Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Berdasar Perpres Nomor 90 Tahun 2019, BPPMI berfungsi melaksanakan kebijakan bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Upaya perlindungan dilakukan proses pemberangkatan, juga selama di luar negeri, hingga pulang kembali.
Iming-iming sebagai pekerjaan migran Indonesia (PMI) juga menjadi salahsatu modus menjaring calon pegawai judi online di luar negeri. Basis operasional di kota Myawaddy, Myanmar. Juga di Bangkok, Thailand. Judi online yang dikendalikan dari Myanmar, dengan mudah masuk Indonesia. Temuan yang dsiampaikan Kepala BPPMI, bahwa gembong judi online, adalah WNI, ber-inisial T. Konon T, merupakan tokoh yang selama ini kondang tidak tersentuh hukum.
Yang terbaru, Polisi telah menangkap sebelas “ordal” pegawai Kementerian Komunikasi dan digital (Komdig). Beserta barang bukti uang senilai Rp 73 milyar, plus emas seberat 215 gram. Berbagai kalangan masyarakat berpengharapan, Presiden Prabowo akan benar-benar “berani” membuat bandar gembong judol, rungkad. Karena selama ini perjudian nyaris terlindungi secara sistemik, sulit dihapus. Lebih lagi terdapat beking besar kalangan perwira tinggi.
Seperti info liar yang beredar di media sosial (medsos) tentang adanya kerajaan perjudian online dengan sebutan “Konsorsium 303”. Pemimpinnya disebut sebagai Kaisar Sambo. Kononon seorang Perwira Tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Bintang dua). Banyak oknum personel dikumpulkan dalam “Konsorsium 303.” Namun sejatinya, judi online sudah marak sejak tahun 2022.
Kisah penangkapan beking judi online di Deli Serdang Sumatera Utara, persis pada hari Kemerdekaan RI ke-77 (tahun 2022). Petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti. Setidaknya terdapat 21 website judi yang dijalankan dengan omzet total dalam sehari mencapai Rp 630 miliar rupiah. Bukan tangkapan ecek-ecek. Beberapa Polda se-Indonesia, juga melakukan penggerebekan serupa. Tetapi judol bukan berkurang, melainkan makin marak.
Ternyata terdapat beking judi online pada Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Bisa jadi, bukan hanya dilakukan staf kelas bawah. Polisi masih lebih intensif menyidik beking judi pada Kementerian Komdig. Termasuk memanggil mantan Menteri Kominfo. Karena diduga terdapat seribu situs judi online yang dilindungi “ordal.” Fee pembinaan ditaksir sebesar Rp 8,5 juta per-situs, setiap bulan. Dalam setahun mencapai lebih Rp 100 milyar. Bukan uang kecil.
Indonesia sudah darurat judi online. Sudah merasuk ke segala tempat, tak pandang usia. Lebih seratus ribu anak (usia dibawah 11 tahun), dan remaja (di bawah 17 tahun) ber-transaksi judi online. Presiden sudah memerintahkan bersatu melawan beking bandar judi online.
——— 000 ———
