Calon Gubernur Luluk Nur Hamidah, saat berkunjung dan berdialog bersama warga Kenjeran Surabaya Senin, (11/11).
Surabaya, Bhirawa.
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlangsung di Kenjeran, Surabaya, saat berkunjung dan berdialog bersama warga, Senin, (11/11).
Dalam kunjungannya, Luluk menyoroti dampak proyek tersebut yang dinilai berpotensi merugikan warga, khususnya para nelayan yang telah menggantungkan hidup mereka di kawasan pesisir ini selama bertahun-tahun.
Sebagai aktivis lingkungan yang berpihak pada masyarakat akar rumput, Luluk menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh meminggirkan warga lokal, apalagi dengan cara menggusur.
“Kalau kemudian ini akan meminggirkan rakyat yang ada di Kenjeran, meminggirkan para nelayan, bahkan memutus mata rantai yang sudah dijalankan puluhan tahun oleh generasi awal mereka sebagai nelayan, maka itu adalah kekejaman kepada warga,” tegasnya di hadapan warga Kenjeran.
Kepedulian Luluk terhadap masyarakat pesisir dan lingkungan bukan hal baru. Ia telah aktif sebagai aktivis lingkungan sejak SMA dan terus berlanjut sebagai aktivis mahasiswa.
Di masa kuliah, ia konsisten menyuarakan hak-hak warga terdampak pembangunan, dan setelah menjabat sebagai anggota DPR, ia tetap menunjukkan komitmen yang sama.
Bahkan, ia menegaskan bahwa keberpihakannya kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama jika ia diamanahi menjadi Gubernur Jawa Timur.
Menurut Luluk, kawasan Kenjeran memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai ekowisata bahari tanpa harus menggusur atau meminggirkan warga setempat.
Ia menilai, penataan yang baik dapat memperbaiki kawasan tanpa merusak ekosistem atau menyingkirkan warga yang telah lama tinggal dan bekerja di sana.
“Yang kita bayangkan untuk Kenjeran ini sebenarnya adalah penataan kawasan yang lebih humanis, indah, asri, sehat, nyaman, dan bisa menjadi ekowisata bahari kampung nelayan yang bagus,” ungkapnya.
Dalam pandangan Luluk, nelayan dan masyarakat Kenjeran seharusnya diposisikan sebagai aktor utama dalam pembangunan kawasan pesisir tersebut, bukan digantikan dengan proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Mereka jangan dibuang dan digantikan dengan pembangunan mercusuar, tetapi justru mereka tetap ditempatkan sebagai aktor utama,” kata Luluki.
“Ini bukan karena Pilgub. Saya sudah melakukannya sejak di Jakarta dan juga di tempat-tempat lain. Karena prinsip pembangunan itu harus tetap memberikan keadilan ekologis,” tegasnya lagi.
Sebagai mantan anggota DPR, Luluk bahkan pernah turun langsung dalam aksi penolakan proyek PSN di Rempang. Kala itu, ia berada di garda terdepan bersama warga, menolak investasi yang dinilai akan merusak lingkungan dan mengabaikan hak-hak warga setempat.
“Tempo hari saya di Rempang juga dalam kapasitas sebagai anggota DPR, saya menolak investasi PSN di sana dan akhirnya proyek itu ditangguhkan lebih dulu,” jelasnya, memberi contoh konsistensi komitmen keberpihakan kepada masyarakat.
Dalam kunjungannya di Kenjeran, Luluk berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, masyarakat Kenjeran tidak hanya berhak untuk tetap tinggal di kawasan tersebut, tetapi juga berhak untuk menjadi bagian dari pembangunan dan pemanfaatan kawasan pesisir yang lebih lestari.
Luluk percaya bahwa potensi ekowisata di Kenjeran akan membawa manfaat besar bagi masyarakat setempat, sekaligus menjadi daya tarik baru di Jawa Timur.
Dengan pendekatan pembangunan yang humanis, warga setempat akan dapat menikmati fasilitas yang lebih baik tanpa harus kehilangan mata pencaharian. (geh.hel)
