Oleh:
Rachmat Caesar BS, Surabaya
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono AKs MAP melakukan kunjungan ke salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (UPT RSBN) Malang pada Kamis (31/10).
Adhy menjelaskan, UPT RSBN Malang merupakan satu-satunya panti milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang menampung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas netra.
“Mereka harus diberikan perlindungan, akses, dan dibekali keterampilan untuk mandiri. Oleh karena itu, hari ini kami menyapa mereka. Untuk melihat apa persoalan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Terdapat 105 penerima manfaat (PM) disabilitas netra (distra) yang menerima rehabilitasi sosial di UPT ini selama 2 tahun. Mereka dibekali berbagai keterampilan, seperti pijat netra, berbagai kerajinan tangan, dan tentunya baca-tulis huruf braille.
Pada kesempatan ini, Adhy sempat berbincang dengan Kepala UPT RSBN Malang Firdaus Sulistijawan SSos MPSSp, yang menyampaikan tentang kebutuhan para PM distra untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Apalagi di tahun 2024, banyak PM distra yang mampu menyabet prestasi di ajang Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi (Peparprov) Jatim hingga Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas).
“Tadi kita lihat, UPT ini juga bisa menjadi tempat untuk pembinaan disabilitas netra untuk ajang paralimpik, bisa jadi pencipta atlet. Maka dari itu, kita berikan donasi untuk urusan atletik,” ungkap Adhy.
Donasi dari Pj Gubernur Jatim dan Direktur Utama Bank Jatim sebesar Rp 100 juta ini rencananya akan dibelanjakan berbagai peralatan olahraga khusus disabilitas.
Pj Gubernur Jatim juga menyalurkan secara simbolis berbagai bantuan sosial (bansos) untuk penerima asal Kota Malang dan Kabupaten Malang. Seperti Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (PKH Plus) pada 10 keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima Rp 500 ribu per triwulan.
Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 3 penerima, masing-masing mendapat Rp 900 ribu per triwulan. Bansos kewirausahaan bagi 5 Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE), dengan bantuan sebesar Rp 3 juta per penerima dan 5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan bantuan sejumlah Rp 3 juta per penerima.
Lalu, bansos kemandirian bagi 3 eks penerima manfaat (PM) UPT RSBN Malang, yang masing-masing mendapat Rp 5 juta. Serta bantuan permakanan bagi 2 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), masing-masing menerima Rp 55 juta.
“Dengan adanya program bantuan sosial ini diharapkan mampu memberikan penguatan untuk lebih mandiri dan sejahtera ke depannya,” kata Adhy.
Selain itu, Adhy memberikan pula tali asih secara simbolis pada para pilar kesejahteraan sosial (kessos) Kota Malang dan Kabupaten Malang, yang telah berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim. Yakni pada 10 Pendamping PKH Plus, 10 TKSK, dan 10 Tagana.
Perlu diketahui, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 383,9 juta untuk bansos di Kota Malang. Di antaranya bansos PKH Plus, ASPD, bantuan permakanan bagi LKS LU, dan bansos kewirausahaan bagi WRSE. Di triwulan IV, bansos PKH Plus diberikan pada 188 KPM, dengan total bantuan Rp 94 juta. Sedangkan, ASPD disalurkan pada 95 jiwa, dengan bantuan sejumlah Rp 85,5 juta.
Bantuan permakanan LKS LU di bulan Agustus-September diberikan pada 16 jiwa, dengan jumlah bantuan Rp 24,4 juta. Bansos kewirausahaan bagi WRSE diberikan untuk 60 orang, dengan total bantuan Rp 180 juta.
Jumlah pilar kessos di Kota Malang sendiri mencapai 71 orang. Yakni 5 TKSK, 48 Tagana, 12 Pendamping PKH Plus, 4 Pendamping Disabilitas, dan 2 Pendamping WRSE.
Untuk Kabupaten Malang, Pemprov Jatim menggelontorkan dana bansos sebesar Rp 939,025.000. Yakni untuk PKH Plus, ASPD, bantuan permakanan bagi LKS LU dan LKSA, bansos kewirausahaan bagi KUBE, bansos kemandirian bagi PM serta eks PM.
Per triwulan IV, PKH Plus disalurkan untuk 643 KPM, dengan total bantuan Rp 321,5 juta. ASPD diberikan untuk 129 jiwa yang bantuannya mencapai Rp 116,1 juta. Pada bulan Agustus-September ini, bantuan permakanan LKS LU diberikan pada 12 jiwa, dengan jumlah bantuan Rp 18,3 juta. Kemudian, bantuan permakanan LKSA sebesar Rp 38.125.000 yang disalurkan pada 25 jiwa.
Bansos kewirausahaan bagi KUBE diberikan pada 100 orang, dengan total bantuan Rp 300 juta. Lalu, bantuan kemandirian bagi 20 PM sebesar Rp 100 juta dan 9 eks PM sejumlah Rp 45 juta.
Dengan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Malang memiliki 227 pilar kessos. Di antaranya 33 TKSK, 96 Tagana, 90 Pendamping PKH Plus, 6 Pendamping Disabilitas, dan 2 Pendamping KUBE. [rac.gat]
