Gresik, Bhirawa
Puluhan massa dari berbagai kumpulan elemen masyarakat melakukan demo di depan gedung DPRD. Meminta anggota dewan memanggil PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca tragedi kebakaran. Juga terkait serapan tenaga kerja lokal, dan CSR untuk transparasi.
Menurut kordinasi aksi Haris Sof Wanul Faqih dari Forum Kota ( Forkot ) menuntut agar DPRD memfasilitasi PTFI untuk prioritas tenaga kerja local, investigasi transparasi dan akuntabel, meningkatkan standar keamanan dan keselamatan, keterbukaan komunikasi dengan masyarakat dan penghentian pengunaan tenaga kerja ekspatriat.
“Pasca kebakaran hingga sekarang belum ada publikasi dampak, padahal semua telahenunggu. Sehingga menjadi dampak keresahan masyarakat, baik dalam lingkungan kerja maupun yang tinggal di desa stempat.”ujarnya.
Sedangkan dari aliansi gerakan penolak lupa ( Gepal ) Abdul Wahab mengatakan, bahwa masih banyak tenaga kerja berasal dari luar Gresik bisa diterima sebagai pekerja disana (PTFI). Seperti, Lamongan, Bojonegoro, Tuban hingga Cepu, sedangkan dari Gresik, terkesan terabaikan. Padahal sudah ada Perda, yang mewajibkan tenaga lokal punya jatah 60 persen.
“Tuntutan ke DPRD, meminta pihak PT Freeport Indonesia maupun pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integerited Port (JIIPE) segera memenuhi tuntutan, juga mempertanyakan terkait ancaman keselamatan dan lingkungan dampak dari aktifitas Smelter. Pasca, tragedi kebakaran pabrik asam sulfat PTFI.”ungkapnya.
Sebab kebakaran terjadi pabrik asam sulfat, bukan hanya kecelakaan teknis biasa. Di tengarai ada indikator serius lemahnya standard keselamatan dan tata kelola industri. Menunjukan perusahaan meremehkan resiko, bisa mengancam kesehatan warga maupun pekerja disana PTFI.
Sementara Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan, bahwa segera menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa. Untuk memanggil pihak terkait, dan juga pengelola KEK JIIPE maupun PT Freeport Indonesia. Untuk hering, mengurai persolan, di recanakan dilakukan pada pekan depan.
“Setelah ini Sekwan membuat dan mengirim surat ke terkait, elemen masyarakat juga pengelola KEK JIIPE maupun PT Freeport Indonesia. Jika nanti tidak hadir, maka bersama elemen masyarakat akan turun kejalan bersama melakukan ujuk rasa.”ucapnya. [kim.wwn]
