Kota Batu, Bhirawa – Tahun 2026, pupuk bersubsidi di Kota Batu diprioritaskan untuk mendukung komoditas strategis di daerah ini. Adapun penyalurannya dilakukan melalui distributor resmi dan jaringan kios yang melayani petani di Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo.
Hal ini menjadi strategi Pemerintah Kota Batu yang terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pupuk bersubsidi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemberian pupuk bersubsidi ini menjadi upaya Pemkot Batu untuk mendukung produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Pada tahun 2026, pupuk bersubsidi diprioritaskan untuk mendukung komoditas strategis, meliputi padi, jagung, kedelai, singkong, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao,” ujar Hendry Suseno, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP) Kota Batu, Hendry Suseno, Rabu (1/7).
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2026 dilaksanakan berdasarkan regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian regulasi ini didukung penerapan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Sistem ini menjadi instrumen utama untuk memastikan penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan data yang akurat sehingga manfaat subsidi bisa diterima dan dimanfaatkan oleh petani yang berhak.
Adapun penyalurannya dilakukan melalui distributor resmi dan jaringan kios yang melayani petani di tiga Kecamatan yang ada di Kota Batu. Yaitu, Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Kemudian pengawasan distribusinya dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi Distà n-KP Kota Batu bersama Kejaksaan Negeri Batu, dan Polres Batu.
Selain itu dalam pengawasan juga melibatkan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan guna memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Dalam satu semester awal di tahun 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Batu menunjukkan capaian yang positif. Untuk pupuk jenis Urea telah tersalurkan sebanyak 48 persen dari stok yang dimiliki. Adapun untuk pupuk jenis NPK telah tersalurkan 56 persen, dan pupuk Organik sebesar 86 persen.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batu dalam memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi melalui perencanaan berbasis data. Kemudian dilanjutkan dengan sistem pengawasan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.
Hendry mengajak semua pihak untuk turut bersama mengawal penyaluran pupuk bersubsidi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk pertanian Kota Batu yang semakin maju dan berdaya saing.
“Langkah ini diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mewujudkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan,” tandasnya. [nas.gat]
