Gresik, Bhirawa.
Rapat paripurna pemandangan umum frkasi, terhadap nota keuangan ranperda perubahan APBD 2024. Fraksi memberikan catatan pendapatan masih mengandalkan transfer, berharap inovasi maksimal dengan melakukan intensifikasi pendapatan dan ekstensifikasi.
Juru bicara Fraksi PKB Abdullah Hamdi mengatakan, bahwa perubahan APBD 2024 diproyeksi naik tipis. Basis pajak restoran yang ditengarai banyak yang belum terpungut tahun lalu, dan pajak daerah lainnya.
Inovasi yang telah dilakukan dan potensi kebocoran, dan berapa perusahaan di kawasan ekonomi khusus (KEK). Belum membayar retribusi PBG atau IMB, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum.
“Untuk galian C harus tegas, tutup yang tidak punya ijin. Karena pajak MBLB selama ini jeblok, OPD seharusnya punya prioritas untuk OPD terkait, dalam pembelanjaananggaran untuk kegiatan belanja.”ujarnya.
Seperti belanja pada Dinas KBPPA, sebab kenyataan miris kalu indeks kekerasan pada perempuan, dan anak di Gresik terus meningkat. Mengacu data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, pada triwulan I tahun 2024 tercatat ada 21 kasus. Jumlah tersebut sangat tinggi, dan menduduki posisi ketiga setelah Surabaya dan Sidoarjo.
Sementara juru bicara dari Fraksi Gerindra Taufiqul Umam mengatakan, bahwa bila tarjedi pendapatan PAPBD tahun 2024 tidak terpenuhi. Asumsi organisasi perangkat daerah ( OPD ), penghasil malas alis wes gak niat blas.Dan penghasil bermain curang atau bermain di bawah tangan.
Maka bupati harus melakukan perombakan, dan menempatkan orang orang yang benar benar ahli di bidang nya. “Belanja modal sebesar Rp 476,831,332,120,00, prediksi kenaikan pada belanja modal peralatan dan mesin. Gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi. Postur belanja sangat besar berharap pemerintahan, dapat membelanjakan secara maksimal. Agar semua rencana dapat terlaksana dengan tertib aman, dan dapat mengurangi beban masyarakat.”ungkapnya. [kim.adv]
