Kota Proboliggo, Bhirawa
Sekitar 15 wali murid dari Kelurahan Pilang mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Probolinggo kamis (4/7) kemarin untuk menyampaikan kekecewaan karena anaknya gagal lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi di SMP Negri terdekat sedangkan jarak rumah ke sekolah yang hendak dituju masih masuk dalam zonasi.
Salah satu perwakilan dari wali murid yang datang mengadu, Solihin (40) mengatakan bahwa ia menginginkan transparansi dalam pemenuhan pagu dan apakah masuk di sistem, sebab ada kasus dimana murid yang tidak masuk zonasi justru lolos sedangkan yang lebih dekat dengan sekolah tertuju malah gagal, hal ini akhirnya menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan antara wali murid dan sekolah.
“Pendaftaran terkait jalur zonasi dan pemenuhan pagu sesuai perwali ini bagaimana kejelasannya, karena ada siswa yang rumahnya lebih jauh tapi bisa masuk di SMP tersebut, sedangkan kami yang rumahnya hanya sekitar 1,5 kilometer malah tidak tidak lolos,” terangnya.
Ia juga menambahkan bahwa, banyak wali murid yang keberatan untuk mengharuskan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah swasta jika nanti gagal memasukkan anaknya ke sekolah negeri yang diinginkan dikarenakan pandangan masyarakat tentang sekolah swasta yang di pandang kurang bagus dan pula ada yang mahal.
Menanggapi hal ini, Siti Romlah selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo menyampaikan bahwa kasus ini merupakan kasus tahunan yang selalu diperdebatkan.
“Jadi gini, untuk jalur zonasi sendiri merupakan program dari kementerian pendidikan. Jalur zonasi ini pun sistemnya masih sama seperti tahun-tahun yang lalu. Pagu Zonasi untuk SMP ada sebanyak 55%. Saat ini di Kota Probolinggo ada 10 SMP Negeri dan 20 SMP Swasta.”
“Tidak ada citra sekolah yang buruk, karena semua sekolah baik negeri maupun swasta memakai kurikulum dan sama-sama dibawah naungan Kemendikbud. Semuanya kembali lagi ke minat dan motivasi belajar siswa-siswi itu sendiri,” tambahnya. Romla juga menerangkan bahwa program zonasi ini tak lain untuk pemerataan sekolah dari pemerintah.
Salah satu contoh, sejauh ini sudah bisa terlihat dari SMPN 6 dan SMPN 8 Kota Probolinggo yang mulai banyak calon siswa berdatangan untuk mendaftar disana yang artinya ada peningkatan kualitas di sekolah-sekolah tersebut salah satunya berkat program zonasi.
Yang membedakan dari daerah lain adalah adanya uji publik di masa pendaftaran, maka dari itu Siti Romla dan tim sangat terbuka dengan kritik.
Wanita lulusan ponpes genggong ini menegaskan, bahwa ia dan timnya selalu bekerja keras dan selalu menganalisa sistem. “Jika nanti di temukan kecurangan sistem di dalam server saya maka akun operator tersebut akan langsung di nonaktifkan dan akan diproses,” tegasnya. [mg13]
