Pemkot Probolinggo, Bhirawa. – Pemerintah kota dinilai tidak dapat membangun ketahanan pangan secara mandiri. Ketergantungan terhadap daerah penghasil menjadikan kolaborasi antardaerah sebagai faktor utama dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membangun kota yang tangguh menghadapi berbagai kondisi, mulai dari bencana hingga gejolak pasokan.
Hal itu mengemuka dalam Dialog Kota Tangguh pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII di Hotel Grand City Hall Medan, Kamis (2/7). Dialog diikuti 86 wali kota dari 98 anggota APEKSI, termasuk Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, sistem ketahanan pangan perkotaan harus dibangun secara terintegrasi.
Tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan, tetapi juga memastikan distribusi, stabilitas harga, keamanan pangan hingga cadangan pangan berjalan dengan baik.
“Kota tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama daerah penyangga. Sistem ketahanan pangan itu tidak sederhana. Standarisasi harga harus dilakukan, respons cepat ketika terjadi gejolak, distribusi harus dijaga melalui operasi pasar maupun gerakan pangan murah. Kolaborasi multipihak menjadi keniscayaan yang harus dibangun dengan kuat,” ujarnya.
Menurut Hanif, tidak ada satu pun kota yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena seluruh kota bergantung pada wilayah produsen dan jaringan logistik.
“Sesungguhnya tidak ada kota membangun ketahanan pangan sendiri. Satu kota mengonsumsi, butuh produsen. Satu pasar besar butuh logistik. Karena itu, APEKSI harus memperkuat jejaring antarkota yang sedang kita bangun bersama,” katanya.
Selain membahas pangan, dialog juga menyoroti kesiapan pemerintah kota menghadapi bencana, pengelolaan sampah perkotaan, efisiensi pemerintahan hingga kemampuan daerah beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan geopolitik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang mengikuti dialog secara virtual meminta pemerintah kota memperkuat pembangunan manusia melalui sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, pelayanan bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Ia juga mendorong pemerintah kota mengoptimalkan Gerakan Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (RANA) dengan menghadirkan ruang yang aman di sekolah, fasilitas publik hingga ruang digital.
“Respons berbagai ancaman terhadap keselamatan anak harus difokuskan pada penciptaan ruang aman dan nyaman di sekolah, tempat umum maupun ruang digital. Wali kota memiliki peran krusial di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Usai mengikuti dialog, Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin mengatakan pembahasan dalam Rakernas APEKSI menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar lebih mandiri dan mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan.
“Artinya, bagaimana kota bisa secara mandiri dan berdaya mengembangkan potensinya. City branding Probolinggo Kota Bersolek yang kita miliki sudah tepat. Potensi penyangga wisata, termasuk pelabuhan sebagai daerah transit, terus kami optimalkan,” katanya.
Menurut Aminuddin, penguatan peran perseroda, pengembangan kereta komuter, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan aktivitas ekonomi daerah yang diharapkan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). [fir.dre]
