Reses Aufa Zhafiri DPRD Jatim Dibanjiri Keluhan Petani Sayur di Pujon Malang, Desak Pemerintah Perluas Pupuk Subsidi

DPRD Jatim, Bhirawa – Keluhan petani sayur mendominasi reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra Dapil Malang Raya, Aufa Zhafiri, di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Di hadapan wakil rakyat itu, warga menyampaikan satu harapan yang selama ini mereka pendam. Mereka meminta pemerintah tidak hanya memberikan pupuk bersubsidi kepada sembilan komoditas pertanian yang telah ditetapkan, tetapi juga membuka akses bagi petani hortikultura, khususnya petani sayur.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Desa Ngabab merupakan kawasan pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Sekitar 90 persen penduduk bekerja sebagai petani, sementara hampir 40 persen di antaranya menggantungkan penghasilan dari budidaya berbagai jenis sayuran.

Selama ini, petani sayur mengaku harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuat biaya produksi membengkak, sementara harga hasil panen kerap tidak menentu.

“Kalau sama-sama petani, kami juga berharap mendapatkan perhatian yang sama. Harga pupuk nonsubsidi sekarang cukup mahal dan semakin sulit dijangkau. Kami berharap pemerintah bisa memperluas pupuk subsidi untuk petani sayur,” ungkap salah seorang petani.

Menanggapi aspirasi itu, Aufa Zhafiri mengaku memahami kegelisahan yang dirasakan para petani. Menurutnya, sektor hortikultura memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah sehingga sudah sepatutnya memperoleh perhatian yang setara.

“Saya memahami betul apa yang menjadi harapan bapak dan ibu petani. Mereka bekerja di sektor pertanian, menghasilkan pangan untuk masyarakat, tetapi belum semuanya dapat menikmati kebijakan pupuk bersubsidi. Aspirasi ini sangat masuk akal dan akan menjadi salah satu prioritas yang saya perjuangkan,” kata Aufa.

Ia menjelaskan, kebijakan pupuk subsidi memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun sebagai anggota DPRD Jawa Timur, dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.

“Reses bukan sekadar agenda mendengar keluhan, tetapi menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan solusi. Saya akan membawa aspirasi ini dalam forum-forum resmi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar ada evaluasi terhadap kebijakan pupuk subsidi, sehingga petani sayur juga mendapat perhatian,” ujarnya.

Aufa menambahkan, kesejahteraan petani tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis komoditas yang ditanam. Menurutnya, selama mereka berkontribusi menjaga produksi pangan, negara harus hadir memberikan dukungan yang adil.

“Harapan saya, ke depan kebijakan pertanian semakin berpihak kepada seluruh petani. Jangan sampai petani hortikultura merasa berjalan sendiri menghadapi tingginya biaya produksi. Kami akan mengawal agar suara dari Desa Ngabab ini benar-benar sampai ke pengambil kebijakan di tingkat provinsi maupun pusat,” tegasnya.

Bagi warga Desa Ngabab, reses tersebut bukan sekadar forum reses, melainkan menjadi harapan agar suara petani sayur yang selama ini belum terakomodasi akhirnya mendapat perhatian pemerintah. Mereka berharap perjuangan itu dapat membuka jalan bagi kebijakan pupuk subsidi yang lebih inklusif dan berkeadilan. (geh.kt)