Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam.
DPRD Jatim, Bhirawa. – Mundurnya tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari jabatan di pemerintahan dinilai bukan sekadar dinamika internal partai.
Langkah tersebut mencerminkan kalkulasi politik di tengah menghangatnya hubungan politik pascapolemik penyadapan yang menyeret lingkaran kekuasaan.
Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai situasi tersebut membuat kader PSI yang berada di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus kembali menentukan arah loyalitas politiknya.
Menurutnya, posisi PSI pascapolemik penyadapan menjadi semakin rumit, terutama bagi kader yang masih menduduki jabatan di pemerintahan. Mereka dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan loyalitas kepada pemerintahan Prabowo atau tetap berada dalam garis politik PSI yang memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Fenomena mundurnya sejumlah kader PSI tentu bukan fenomena politik biasa. Ini terkait dinamika politik dan kalkulasi politik mutakhir pascapenyadapan yang akan membuat konsolidasi politik semakin jelas, mana kawan dan mana lawan dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Surokim.
Ia menjelaskan, para kader PSI yang berada di pemerintahan harus memperhitungkan konsekuensi politik dari posisi partainya. Terlebih, polemik penyadapan berpotensi mempertegas jarak politik antara PSI sebagai partai yang diasosiasikan dengan Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
Dalam situasi tersebut, pengunduran diri dari jabatan pemerintahan bisa menjadi jalan keluar untuk menghindari konflik loyalitas.
“Bagi yang berada di dalam pemerintahan, tentu ini bisa menjadi exit strategy untuk mencari zona aman. Sebab, polemik penyadapan mau tidak mau akan membawa ekses terhadap posisi PSI sebagai partai pendukung Jokowi,” jelasnya.
Surokim melihat, pilihan sejumlah kader PSI untuk meninggalkan jabatan di pemerintahan menunjukkan kecenderungan mereka mempertahankan posisi politik bersama Prabowo.
“Dan ternyata kader PSI yang berada di pemerintahan lebih memilih untuk bersama Pak Prabowo. Itu pilihan safety exit bagi kader PSI di pemerintahan,” ungkapnya.
Namun, dinamika tersebut belum tentu langsung diikuti kader PSI di tingkat daerah, khususnya yang duduk di lembaga legislatif.
Menurut Surokim, kader PSI di DPRD masih memiliki ruang untuk mencermati perkembangan situasi politik nasional sebelum menentukan sikap. Mereka cenderung mengambil posisi wait and see sembari melihat arah konsolidasi politik ke depan.
“Namun, untuk kader PSI di DPRD sepertinya mereka akan wait and see dulu,” pungkasnya.
Sikap menunggu tersebut membuat perkembangan politik di tingkat nasional menjadi salah satu faktor yang patut dicermati dalam membaca langkah politik kader PSI di daerah, termasuk di DPRD Jawa Timur. [geh.hel].
