DPRD Surabaya, Bhirawa
Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) di Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026), berlangsung kritis.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan konsistensi penyusunan target pendapatan, kebijakan efisiensi belanja, hingga kontribusi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut terhadap keuangan daerah.
Rapat yang dihadiri jajaran manajemen RSUD BDH itu menyoroti sejumlah angka dalam dokumen LPJ yang dinilai perlu penjelasan lebih rinci.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mengaku menemukan perbedaan yang cukup mencolok saat membandingkan data pendapatan tahun 2024 dan 2025.
Menurutnya, terdapat dua pos pendapatan yang terlihat memiliki substansi serupa, namun sama-sama diakumulasikan dalam komponen pendapatan.
“Mungkin bisa dijelaskan, point akumulasi pendapatan tahun 2024. Dibandingkan dengan tahun 2025, di 2024 angkanya mencapai 528 persen, sedangkan di 2025 hanya 59 persen. Yang saya tanyakan, apa bedanya dua poin tersebut sehingga sama-sama diakumulasi dalam pendapatan,” ujar Michael.
Ia juga mempertanyakan penetapan target pendapatan kerja sama dengan pihak lain pada 2026 yang dinilai terlalu rendah. Padahal, hingga pertengahan tahun, realisasi pendapatan telah melampaui target.
“Di tahun 2025 targetnya hanya sekitar Rp925 juta, tetapi sekarang saja sudah mencapai 115 persen. Kalau tren ini berlanjut, akhir tahun bisa tembus 200 persen. Kenapa targetnya dibuat rendah? Apa yang sebenarnya dikhawatirkan,” katanya.
Selain aspek pendapatan, Michael menyoroti implementasi kebijakan efisiensi, khususnya pada belanja obat dan alat kesehatan. Ia mengaku masih menerima laporan dari masyarakat mengenai ketersediaan obat yang kosong di rumah sakit, sementara obat yang sama tersedia di apotek umum.
“Saya bisa menunjukkan komplain pasien yang menyebut obatnya tidak tersedia di rumah sakit, tetapi ada di apotek terdekat. Efisiensi itu sebenarnya diterapkan di bagian mana? Karena dalam dokumen ini saya tidak menemukan penjelasan mengenai hal tersebut,” tegasnya.
Sorotan lain datang dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah, yang mempertanyakan kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD BDH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, modal awal rumah sakit berasal dari APBD sehingga publik perlu mengetahui bentuk pengembalian manfaat secara finansial.
“Kalau tidak ada setoran seperti dividen, apakah pemerintah kota tidak mendapatkan apa-apa dari BUMD atau BLUD ini? Memang pelayanan kesehatan bersifat sosial, tetapi rumah sakit juga menjalankan aktivitas bisnis. Saya ingin tahu sejauh mana kontribusinya terhadap APBD,” ujarnya.
Luthfiyah juga mempertanyakan apakah pembangunan berbagai fasilitas di RSUD BDH masih sepenuhnya bergantung pada APBD atau sudah mampu dibiayai dari pendapatan rumah sakit sendiri.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada, dr. Arif Setiawan, menjelaskan bahwa tren kunjungan pasien terus meningkat karena rumah sakit menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di kawasan Surabaya Barat.
“Terjadi kenaikan pasien sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Itu yang membuat kami terus mengembangkan layanan. Tahun 2027 direncanakan ada penambahan gedung dan alat kesehatan karena memang kebutuhan masyarakat semakin besar,” jelas Arif.
Ia mengatakan, RSUD BDH juga melayani pasien dari luar Surabaya, seperti Gresik hingga Lamongan, karena statusnya sebagai rumah sakit umum.
“Kami tidak membatasi pasien berdasarkan daerah asal. Namun, agar pelayanan warga Surabaya tetap optimal, kami akan memperbesar kapasitas rawat jalan maupun rawat inap,” katanya.
Terkait efisiensi, Arif menegaskan bahwa penghematan tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan maupun stok obat, melainkan melalui strategi pembelian bersama.
“Salah satu efisiensi kami adalah konsolidasi pengadaan obat dan bahan habis pakai. Tiga rumah sakit milik Pemkot membeli bersama, bahkan berkolaborasi dengan rumah sakit lain di Pulau Jawa. Karena volumenya besar, harga menjadi jauh lebih murah, tetapi kualitas obat tetap sama,” tegasnya.
Arif juga mengungkapkan, target pendapatan RSUD BDH tahun 2025 mencapai sekitar Rp190 miliar dengan belanja sebesar Rp167 miliar sehingga masih terdapat SILPA. Ke depan, rumah sakit akan memperluas layanan unggulan, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penambahan layanan TBC resistan obat, laboratorium kateterisasi jantung (Cath Lab), serta pengadaan CT Scan guna menjawab meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. [dre]
