Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Satgas (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih) KDKMP di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (6/8/2026).
Rapat ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan gerai KDKMP dan menyelaraskan program dengan kebutuhan publik di daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya koordinasi vertikal dan horizontal agar program memberi manfaat nyata tanpa menabrak kepentingan masyarakat, seperti lahan sekolah, fasilitas olahraga, dan ruang publik lainnya.
Adhy membuka rapat dengan catatan tegas, upaya percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan fungsi publik. “Artinya tidak mungkin mereka bisa melaksanakan kalau kita melakukan monitoring yang tepat, berkoordinasi dan meyakinkan bahwa ini program untuk masyarakat tidak boleh bertabrakan atau mengurangi manfaat nilai publik yang lainnya, terutama pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut adanya keluhan awal terkait lokasi yang bersebelahan atau menimpa lahan penting seperti lapangan sekolah dan fasilitas olahraga.
Satu dari dua tugas krusial yang ditekankan adalah verifikasi dan validasi lahan serta proposal. Adhy meminta agar proses verifikasi berjalan kuat dan berfungsi seperti tim pemeriksa pada pengadaan, dengan melibatkan lembaga pemeriksa seperti BPKP jika perlu. “Tugasnya harus kuat, verifikasi, apakah yang dimaksud verifikasi ini untuk syarat dalam rangka mencairkan anggaran itu sama dengan kalau pengadaan barang? Di sinilah ada urusan non teknis,” kata Adhy.
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika Adhy mengingatkan bahwa proses administrasi dan pemeriksaan harus berstandar sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atau tumpang tindih kepentingan.
Koordinasi antarlevel pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Adhy mengimbau para Sekretaris Daerah agar tidak langsung mengajukan surat usulan lokasi tanpa terlebih dulu berkoordinasi secara lisan maupun tatap muka. “Saya lebih senang kalau Pak Sekdanya datang, Pak saya butuh ini, karena Kabupaten Kota sudah gak ada lagi, tentu kita akan carikan mana yang paling tepat,” tegasnya mrnambahkan.
Ia memperingatkan risiko ketika keputusan diproses hanya lewat surat, lahan strategis yang tersisa bisa habis untuk kepentingan yang kurang tepat, bahkan menggerus aset pertanian daerah.
Selain aspek teknis pelaksanaan gerai, Adhy membuka diskusi lebih luas soal tantangan fiskal daerah. Dengan berkurangnya transfer dana daerah, Pemprov mendorong skema kreatif financing, termasuk pemanfaatan aset untuk mendanai program pembangunan.
Rapat juga menekankan perlunya satu pemahaman kebijakan dari pimpinan hingga pelaksana lapangan. Adhy meminta satgas dan sekretaris daerah memastikan bahwa setiap langkah operasional di tingkat bawah bertanggung jawab dan terkoordinasi dengan baik. “Kita sinergi, sekali lagi kita tidak boleh berjalan sendiri,” ujarnya.
Rangkaian dialog di forum ini ditutup dengan optimisme agar gerai KDKMP benar-benar memberi dampak ekonomi positif di desa dan kelurahan, memperkuat keadilan ekonomi, serta membantu penanggulangan kemiskinan.
Adhy menegaskan bahwa program harus bergerak selaras dengan sistem ekonomi daerah tanpa menunggu intervensi eksternal untuk mulai beroperasi secara mandiri.
Perlu diketahui, Rapat Koordinasi Satgas KDKMP Jawa Timur ini juga diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Turut hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Kadiskop UKM Jatim), Endy Alim Abdi Nusa mendampingi Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur. [aya.kt]
