Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini sedang fokus menata pengelolaan asetnya yang ada dan tersebar.
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono menjelaskan, penataan dan pengelolaan aset yang dilakukan pihaknya tidak hanya pada aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja.
“Sebenarnya, mulai Tahun 2025 lalu, kami sudah bekerja untuk menata aset-aset yang ada. Terutama aset yang di inbrengkan ke BUMD ya,” cetus Adhy, Minggu (17/5/2026).
Status aset inbreng adalah pengalihan kepemilikan aset seperti tanah dan bangunan dari pemegang saham kepada badan hukum perseroan sebagai pengganti modal saham.
Menurut Adhy, memang ada beberapa status aset milik BUMD yang kepemilikannya masih menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim.
“Status aset inbreng yang masih kepemilikan dari Pemprov dan belum menjadi penyertaan modal yang sesungguhnya itu sedang kami proses juga,” cetus Adhy.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mencatat, ada sebanyak 411 aset idle milik pemerintah Provinsi Jatim.
“Iya kita sedang proses semua itu ya. Jadi tidak hanya aset yang di BUMD tapi semua ya,” pungkas Adhy menegaskan.
Perlu diketahui, aset idle ini kondisi di mana suatu aset seperti tanah dan bangunan menganggur, tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi utamanya.
Bisa juga aset tersebut digunakan tetapi tidak maksimal atau underutilized, sehingga tidak memberikan manfaat ekonomis atau operasional yang optimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. [aya.kt]
