32.6 C
Sidoarjo
Monday, October 7, 2024
spot_img

Pemkot Madiun dan FTN Konsultasikan Jaringan Kabel Bawah Tanah ke Kominfo

Suasana Pemkot Madiun-PT FTN konsultasi ke Kementerian Kominfo terkait jaringan kabel bawah tanah, bahas kendala teknis hingga soal tarif, Kamis (19/9).

Bahas Kendala Teknis hingga Soal Tarif

Kota Madiun, Bhirawa.
Perapian kabel provider jalur atas di Kota Madiun terus berproses. Setelah perjanjian kesepakatan antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT Fiber Teknologi Nusantara (FTN) selaku penyedia jaringan bawah tanah Juli lalu, kedua belah pihak lantas berkonsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (19/9).

Rombongan diterima PIC Kebijakan Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi Kemkominfo, Febri Ivana Tarigan terkait dengan Sarana Jarangan Utilitas Terpadu (SJUT) di Kota Madiun tersebut. Konsultasi tersebut penting agar tidak ada kendala untuk sisa pekerjaan penggalian ke depan.

‘’Pada intinya harapan kami agar tidak ada kendala teknis dan tidak ada kendala dari segi investasi,’’ kata Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Noor Aflah yang menjadi perwakilan Pemerintah Kota Madiun bersama Dinas PUPR.
Aflah menambahkan konsultasi tersebut dirasa perlu karena PT FTN akan segera memulai pekerjaan lanjutan.

Yakni, penggalian untuk jalur bawah tanah atau dukting. Seperti diketahui, PT FTN sejatinya sudah melakukan penggalian sepanjang enam kilometer di enam ruas jalan. Namun, penggalian itu baru sebatas uji coba. Setelah dilakukan kesepakatan, pekerjaan akan segera dilanjutkan. Tak tanggung-tanggung, PT FTN menginvestasikan sebesar Rp 50 miliar untuk penyiapan instalasi kabel jalur bawah tersebut.

Berita Terkait :  Kemen PUPR Nyatakan Pembangunan Konstruksi Flay Over Juanda Tuntas

‘’Kami tidak ingin ada kendala-kendala lagi untuk sisa pekerjaan yang ada. Intinya kami ingin segera bisa diselesaikan dan segera bisa difungsikan. Kedua, kami juga berkonsultasi terkait penghitungan tarif sewa provider kepada PT FTN,’’ ungkapnya.

Hal itu wajar karena namanya investasi tentu dengan harapan bisa kembali dan ada margin atau keuntungan. Namun, Pemerintah Kota Madiun juga tak ingin tarif sewa yang dibebankan kepada provider kelewat tinggi. Karena itu, pihaknya berkonsultasi dengan kementerian.

‘’Prisipnya kami ingin ini segera klir, karena ini salah satu yang menjadi prioritas bapak Pj wali kota. Beliau menginginkan sebelum masa jabatan selesai, sudah ada satu atau dua ruas jalan yang bersih dari kabel jalur atas dan bisa untuk percontohan,’’ pungkasnya. (dar.hel)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_imgspot_imgspot_img