DPRD Jatim, Bhirawa – Tepat 81 tahun Indonesia merdeka, Jawa Timur memang membawa kabar baik yakni angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Namun, di balik capaian itu masih tersimpan pekerjaan rumah besar.
Sebanyak 3,71 juta warga Jatim masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini membuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengingatkan pemerintah agar tidak cepat berpuas diri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menilai masih besarnya jumlah warga miskin, rendahnya proporsi pekerja formal, hingga belum 100 persen rasio elektrifikasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,71 juta jiwa. Angka itu turun sekitar 92,06 ribu jiwa dibandingkan September 2025. Persentase kemiskinan juga turun menjadi 9,06 persen dari 9,30 persen pada September 2025 dan 9,50 persen pada Maret 2025.
“Penurunan angka kemiskinan tentu harus diapresiasi. Tetapi masih adanya 3,71 juta warga miskin menjadi pengingat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, perjuangan menghadirkan kesejahteraan belum selesai,” ujar Bunda Renny, sapaan akrabnya, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, tetapi persoalan struktural yang menyangkut pendapatan, lapangan pekerjaan, akses pendidikan, kesehatan hingga kesempatan ekonomi.
Bunda Renny juga menyoroti kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan sekitar 1,58 juta jiwa, sementara di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.
Besarnya jumlah warga miskin di desa, kata Kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini, menunjukkan perlunya strategi khusus untuk memperkuat ekonomi perdesaan.
“Jangan sampai penanganan kemiskinan hanya berhenti pada bantuan sosial. Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah memperkuat sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan serta hilirisasi produk lokal.
Potensi ekonomi desa, menurut Bunda Renny, harus dihubungkan dengan pasar. Pemerintah daerah juga perlu memastikan pelaku usaha kecil tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga akses modal, teknologi, pendampingan dan kepastian pasar.
Persoalan kemiskinan juga tidak dapat dipisahkan dari lapangan pekerjaan.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun 0,06 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
Namun, Bunda Renny mengingatkan pemerintah agar tidak cepat puas hanya karena angka pengangguran mengalami penurunan.
Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja Jawa Timur mencapai 25,14 juta orang dengan penduduk bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Artinya, masih terdapat sekitar 892 ribu orang yang belum bekerja.
Lebih jauh, pekerja formal di Jawa Timur baru mencapai 35,56 persen. Bahkan angka tersebut turun 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
“Turunnya pengangguran belum otomatis berarti seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat bukan hanya harus bekerja, tetapi harus memiliki pekerjaan produktif, penghasilan layak dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Politisi asal Kediri ini pun mendorong Pemprov Jatim memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri, sekaligus memperbesar ruang bagi UMKM dan ekonomi produktif masyarakat.
Menurutnya, program pelatihan kerja harus dievaluasi agar tidak berhenti pada sertifikat. Pelatihan harus diarahkan pada kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha dan menghasilkan penempatan kerja.
Bunda Renny juga menyoroti akses listrik. Rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99,68 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen.
Capaian tersebut dinilai positif. Namun, pemerintah diminta memastikan sisa masyarakat yang belum menikmati akses listrik berada dalam prioritas penuntasan, terutama keluarga miskin dan masyarakat di wilayah sulit dijangkau.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, elektrifikasi juga harus dibarengi pemberdayaan ekonomi. Ketika listrik sudah tersedia, masyarakat perlu didorong memanfaatkannya untuk usaha rumahan, UMKM, pengolahan hasil pertanian maupun kegiatan ekonomi produktif lainnya.
“Jangan sampai memasuki 81 tahun Indonesia merdeka masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” katanya.
APBD Harus Menghasilkan Mobilitas Ekonomi
Bunda Renny menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau naik-turunnya indikator statistik.
DPRD Jatim, menurutnya, harus memastikan APBD benar-benar menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya bertanya berapa persen anggaran terserap. Yang lebih penting, berapa keluarga miskin yang naik kelas, berapa orang mendapatkan pekerjaan layak, berapa pendapatan masyarakat meningkat dan berapa UMKM yang berhasil berkembang,” tegas Bunda Renny.
Ia juga menilai garis kemiskinan Maret 2026 yang berada di kisaran Rp558 ribu per kapita per bulan menjadi pengingat bahwa persoalan biaya hidup harus mendapat perhatian serius.
Pemerintah harus memastikan pertumbuhan pendapatan masyarakat tidak kalah cepat dibandingkan kenaikan kebutuhan hidup.
Kemerdekaan Harus Terasa di Dapur Rakyat
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali ukuran keberhasilan pembangunan.
Kemiskinan yang turun merupakan kabar baik. Pengangguran yang menurun juga patut diapresiasi. Rasio elektrifikasi yang mendekati 100 persen merupakan capaian penting.
Namun, seluruh indikator tersebut harus bermuara pada satu tujuan: meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, ukuran kemerdekaan yang paling nyata adalah ketika rakyat memiliki pekerjaan, penghasilan yang layak, akses pendidikan dan kesehatan, rumah yang terang, serta kemampuan berdiri di atas kaki sendiri,” kata Bunda Renny.
Menurutnya, kemerdekaan politik telah diraih 81 tahun lalu. Tantangan berikutnya adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar hadir dalam kehidupan ekonomi rakyat.
“Jangan sampai kemerdekaan hanya terasa dalam seremoni. Kemerdekaan harus terasa di dapur rakyat, di tempat kerja, di sekolah anak-anak dan dalam kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkasnya. [geh.kt]
