Sumenep, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan tanggapan resmi atas Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dan dihadiri para anggota dewan serta undangan lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, dan harapan dari seluruh fraksi.
Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim menyampaikan, capaian pembangunan hingga saat ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha.
Pemerintah daerah menanggapi isu strategis terkait pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan angka kemiskinan. Angka kemiskinan menurun sebesar 0,92% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, pemerintah menyadari capaian tersebut belum optimal dan akan melanjutkan intervensi melalui verifikasi data kemiskinan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan infrastruktur ekonomi lokal.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumenep tercatat sebesar 1,69% pada tahun 2024, menempati peringkat ketiga terbaik di Jawa Timur. Kami telah menggelar berbagai kegiatan ketenagakerjaan seperti job fair, pelatihan berbasis kompetensi, dan perluasan akses pelatihan kerja,” kata Wabup Imam Hasyim, Kamis (22/05).
Ia menyampaikan, dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Sumenep pada 2024 mengalami peningkatan, ditandai dengan Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 73,69 tahun, melebihi target 72,22 tahun. Namun, tantangan masih ditemukan pada rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih berada di angka 6,10 tahun.
“Pemerintah berkomitmen meningkatkan sektor pendidikan melalui program pendidikan nonformal, perbaikan sarana prasarana, serta advokasi untuk peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat.
Pada dimensi kesejahteraan, daya beli masyarakat juga dilaporkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” ucapnya.
Dalam upaya mengatasi ketimpangan, pemerintah mengalokasikan pembangunan jalan sepanjang 9,18 km di kepulauan dan 11,08 km di daratan. Di samping itu, pengembangan infrastruktur dasar seperti air bersih, irigasi, serta pelabuhan rakyat turut menjadi perhatian.
“Kami terus berupaya tidak ada ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan,” ucapnya.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Sumenep mengadopsi berbagai strategi, termasuk digitalisasi pembayaran pajak, intensifikasi objek pajak baru, serta pemanfaatan aset daerah.
“Dalam pengelolaan BUMD, kami melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kontribusi optimal terhadap PAD,” katanya. [sul.dre]
