Lamongan, Bhirawa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mendorong penguatan pengelolaan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan perlindungan ekosistem, keberlanjutan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantura Jawa di Wilayah Jawa Timur, Selasa (22/9/2026), di Aula Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan.
Konsultasi publik tersebut merupakan bagian dari penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa. Untuk wilayah Jawa Timur, kajian mencakup Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan, mengidentifikasi berbagai isu strategis, menyelaraskan data dan metode analisis, serta memastikan arah pembangunan kawasan pesisir tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan, perencanaan pengelolaan Pantura harus dipandang sebagai upaya jangka panjang. Sebab, kawasan Pantura bukan hanya jalur pembangunan dan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
“Ini adalah momentum untuk menyusun rencana keberlanjutan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Kita mulai dari sekarang agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang, khususnya masyarakat di kawasan pesisir Pantura,” tutur Pak Yes.
Kabupaten Lamongan sendiri memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer. Kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai geografis, tetapi juga menjadi ruang kehidupan sekaligus penggerak perekonomian masyarakat.
Berbagai potensi terdapat di kawasan pesisir Lamongan, mulai dari perikanan, pertanian, pariwisata hingga aktivitas ekonomi masyarakat lainnya. Karena itu, menurut Pak Yes, pengembangan pesisir harus dilakukan secara utuh dengan tetap menjaga lingkungan, melindungi masyarakat, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus melakukan pengembangan pesisir secara komprehensif, bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakat terlindungi, dan ekonomi terus tumbuh. Pemkab Lamongan siap mendukung dan menyiapkan data yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kajian ini,” jelasnya.
Berdasarkan data dalam kajian, terdapat 657 isu yang teridentifikasi di kawasan Pantura. Dari jumlah tersebut, sebanyak 385 isu atau 58,6 persen berkaitan dengan lingkungan, 141 isu atau 21,5 persen berkaitan dengan ekonomi, 79 isu atau 12 persen terkait sosial, dan 52 isu atau 7,9 persen menyangkut tata kelola.
Jika dirinci berdasarkan 16 tema, isu yang paling banyak ditemukan meliputi bencana sebanyak 136 isu, alih fungsi lahan 86 isu, pencemaran 83 isu, degradasi ekosistem atau keanekaragaman hayati 66 isu, ketenagakerjaan 72 isu, infrastruktur 40 isu, konektivitas 33 isu, serta kemiskinan 34 isu.
Sementara itu, khusus kawasan Pantura Jawa Timur, teridentifikasi 104 isu. Sebanyak 52 isu atau 50 persen merupakan isu lingkungan, 24 isu atau 23,1 persen berkaitan dengan ekonomi, 19 isu atau 18,3 persen terkait sosial, dan sembilan isu atau 8,7 persen menyangkut tata kelola.
Isu tersebut tersebar dalam dua segmen. Segmen 14 Tuban-Lamongan menyumbang 57,7 persen isu, sedangkan Segmen 15 Gresik sebesar 42,3 persen.
Dalam konteks Lamongan, kajian juga mencatat kawasan pesisir memiliki kerentanan terhadap perubahan muka air laut. Berdasarkan penelitian yang dirujuk dalam kajian, kenaikan muka air laut di perairan Lamongan mencapai sekitar 2,26 sentimeter per tahun.
Kecamatan Paciran dan Brondong diproyeksikan menjadi wilayah yang paling terdampak kondisi tersebut.
Pak Yes juga menyinggung rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu upaya perlindungan kawasan Pantura dari berbagai risiko pesisir. Namun, pembangunan perlindungan pantai tersebut, menurutnya, harus disinergikan dengan tata ruang dan kepentingan masyarakat.
Sinkronisasi kebijakan antardaerah, khususnya Lamongan, Gresik, dan Tuban, dinilai penting agar pengelolaan Pantura tidak berjalan secara parsial.
Masyarakat juga diharapkan aktif menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan sehingga berbagai persoalan tersebut dapat menjadi bagian dari kajian dan dasar penyusunan perencanaan pembangunan Pantura ke depan.
Sementara itu, perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) RI, Sudarwanto Dwi Atmoko, menyampaikan bahwa kawasan Pantura memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus menghadapi berbagai persoalan.
Persoalan tersebut antara lain abrasi, perubahan kondisi hidrometeorologi, hingga berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir.
Karena itu, diperlukan perencanaan perlindungan Pantura yang baik dan terintegrasi. KLHS, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting dalam menyusun arah pembangunan Pantura yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola. [yit.kt]