26 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

Komisi C DPRD Jatim Pasang Alarm untuk Bank Jatim

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, M.Pd.

DPRD Jatim, Bhirawa. – Rasio kredit bermasalah, atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C DPRD Jawa Timur dalam evaluasi kinerja Bank Jatim. Komisi yang membidangi keuangan itu mendesak pembenahan pengawasan kredit dan penindakan tegas terhadap oknum yang merugikan perusahaan agar kinerja bank milik daerah tersebut tetap sehat dan berkelanjutan.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, M.Pd., mengatakan struktur portofolio kredit Bank Jatim perlu diarahkan untuk meningkatkan porsi pembiayaan produktif dan mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif.

“Pembiayaan produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap aktivitas ekonomi dan pengembangan sektor usaha di Jawa Timur,” jelas Adam, Senin (16/11/2026).

Menurut Adam, penguatan kualitas kredit harus menjadi prioritas melalui perbaikan sistem peringatan dini atau early warning system, peningkatan pengawasan kredit, restrukturisasi kredit bermasalah, serta pengendalian NPL.

“Komisi C secara khusus memberikan perhatian terhadap NPL yang berada di atas 5 persen,” sebutnya.

Lanjut Adam, Bank Jatim diminta melakukan pengawasan dan langkah perbaikan secara intensif.

“Serta menyampaikan laporan perkembangan penanganannya secara berkala kepada DPRD Provinsi Jawa Timur,” pintanya.

Selain kualitas kredit, Komisi C juga menyoroti penguatan tata kelola perusahaan. Kasus kecurangan atau fraud harus diminimalkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, fungsi audit, dan manajemen risiko. Dewan komisaris juga diminta meningkatkan efektivitas serta ketegasan pengawasan terhadap direksi dan seluruh jajaran perusahaan.

Berita Terkait :  Bupati Madiun Ajak ASN Teladani Akhlak Mulia Baginda Rosul

“Setiap penyimpangan yang mengarah pada kasus fraud harus ditindaklanjuti secara tegas,” jelas Politisi Partai Golkar ini.

Komisi C juga mendukung pelibatan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk diproses secara hukum.

“Kami memberikan dukungan kepada Direktur Utama Bank Jatim untuk menindak tegas oknum pegawai yang bermasalah, sesuai mekanisme dan prosedur kepegawaian, mulai dari surat peringatan, penurunan jabatan, penundaan hak kepegawaian, pengembalian uang, hingga pemecatan,” pungkas Adam. [geh*]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!