27 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

APBN Tak Bisa Diandalkan, Golkar MPR RI: Obligasi Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI, Ferdiansyah dalam diskusi “Obligasi Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (16/11/2026), tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.

MPR RIJakarta, Bhirawa. – Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI, Ferdiansyah, mengatakan obligasi bukan merupakan instrumen baru dalam sistem keuangan Indonesia. Bahkan, instrumen tersebut telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda.

Karena itu, menurutnya dalam diskusi “Obligasi Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (16/11/2026), diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar penerbitan obligasi daerah dapat berjalan optimal dan
memberikan manfaat bagi pembangunan.

Ferdiansyah menekankan, penyusunan regulasi obligasi daerah perlu memperhatikan sejumlah aspek penting. Salah satunya adalah memperjelas implementasi Pasal 18 UUD 1945, khususnya terkait konsep kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, ruang lingkup kewenangan kementerian dan lembaga yang terlibat juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. “Kami berharap naskah akademik yang telah disiapkan dapat disempurnakan melalui proses sinkronisasi di DPR RI hingga nantinya menghasilkan undang-undang yang komprehensif,” ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait penerbitan obligasi daerah. Pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik.

Berita Terkait :  Cegah Penyakit Sejak Dini, Pemkot Surabaya Gelar BIAS dan CKG di Sekolah

Menurut Ferdiansyah, penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Pengelolaannya pun harus berbasis proyek atau project based, sehingga penggunaan dana dapat terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, untuk meminimalkan risiko, penerapan obligasi daerah dapat dimulai dari pengembangan infrastruktur yang sudah tersedia. Misalnya, peningkatan kapasitas pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, serta infrastruktur lainnya yang memiliki potensi pengembangan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak harus selalu memulai pembangunan dari nol, tetapi dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah ada untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.

Sementara itu, Bendahara Fraksi Golkar MPR RI, Ade Rossi, menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan akibat pengurangan transfer ke daerah.

Menurutnya, banyak kebutuhan pembangunan di daerah yang harus tetap berjalan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif selain mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. “Untuk membantu pembangunan di daerah tentu diperlukan alternatif yang lain, salah satunya obligasi daerah,” kata Ade Rossi.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah sektor pelayanan publik yang berpotensi dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah. Di antaranya pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan.

Diskusi “Obligasi Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (16/11/2026), tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.

Ade Rossi menilai kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar, tetapi juga daerah penyangga dan berbagai wilayah lainnya.

Berita Terkait :  SuperApp BYOND by BSI Diluncurkan, Hadirkan Layanan Komprehensif Makin Nyaman

Karena itu, menurutnya, obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Ia berharap instrumen pembiayaan tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. [ira.hel]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!