Pemkab Pasuruan, Bhirawa. – Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk membiayai proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2027 mengalami rasionalisasi signifikan.
Dari total pengajuan awal sebesar Rp363 miliar yang mencakup tiga proyek strategis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan akhirnya menyetujui plafon pinjaman sebesar Rp250 miliar.
Seluruh dana tersebut dipatok dan difokuskan secara penuh untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi. Persetujuan resmi tersebut diketok dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar pada Senin (16/11).
Dengan ketetapan ini, plafon pinjaman daerah terpangkas Rp113 miliar dari usulan semula, sekaligus mendepak dua proyek revitalisasi wisata dari skema pembiayaan utang.
Sebelum disetujui, usulan pinjaman tersebut melalui serangkaian pembahasan mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan.
Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, menyatakan pencermatan difokuskan pada kapasitas fiskal daerah, rasio kemampuan pengembalian pinjaman minimal 2,5 kali, batas maksimal kumulatif pinjaman, serta urgensi kebutuhan masyarakat.
“Dalam tahapan pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan dilakukan pencermatan mendalam terhadap kapasitas fiskal daerah, rasio kemampuan pengembalian pinjaman minimal 2,5 kali, batas maksimal kumulatif pinjaman, serta urgensi prioritas pembangunan,” ujar Agus saat membacakan laporan resmi Banggar di hadapan rapat paripurna.
Sebagai implikasi dari pengetatan anggaran tersebut, dua proyek yang sebelumnya masuk dalam draf usulan. Yakni revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo senilai Rp68 miliar dan revitalisasi Pemandian Alam Banyu Biru senilai Rp45 miliar resmi dicoret dari skema pinjaman.
Dengan alokasi tunggal sebesar Rp250 miliar, rincian penggunaan anggaran RSUD Purwodadi diproyeksikan terbagi menjadi dua pos utama.
Yaitu Rp246,25 miliar dialokasikan untuk konstruksi fisik gedung utama beserta bangunan penunjang, sementara Rp3,75 miliar disiapkan untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi (MK).
Berdasarkan perencanaan teknis, RSUD Purwodadi akan dibangun sebagai fasilitas kesehatan (faskes) kelas C dengan megah berdiri di atas lahan seluas 28.475,49 meter persegi. Rumah sakit ini didesain setinggi lima lantai dengan kapasitas tampung awal mencapai 171 tempat tidur.
Meski struktur fisik diguyur dana pinjaman, kebutuhan penunjang operasional seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), furnitur, hingga persiapan operasional awal yang ditaksir mencapai Rp193,14 miliar tidak dimasukkan ke dalam komponen utang.
Kebutuhan masif tersebut rencananya akan dipenuhi secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni maupun Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama rentang waktu 2027 hingga 2032, dengan rata-rata kucuran sekitar Rp32 miliar per tahun.
Sementara itu, Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo, menegaskan kehadiran RSUD di wilayah selatan merupakan ikhtiar krusial yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat setempat.
Selama ini, warga di kawasan selatan harus menempuh jarak jauh dan waktu tempuh yang panjang menuju pusat pelayanan kesehatan rujukan maupun instalasi gawat darurat (IGD) yang terkonsentrasi di wilayah utara kabupaten.
“Selama ini warga di wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh dan waktu tempuh yang lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rujukan, maupun penanganan gawat darurat di pusat pelayanan yang ada di wilayah utara Kabupaten Pasuruan,” papar Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD murni, skema pinjaman daerah dinilai sebagai jalan tengah yang paling realistis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur kesehatan tersebut, yang juga telah termaktub dalam program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025-2029.
“Adapun total kebutuhan anggaran yang dibutuhkan Rp250 miliar. Memang bukan jumlah yang kecil, namun kami yakini manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan,” imbuh Mas Rusdi.
Dari aspek pembiayaan kembali, pinjaman daerah ini dirancang dengan tenor selama 10 tahun. Total kewajiban finansial yang harus dilunasi oleh Pemkab Pasuruan diproyeksikan mencapai Rp342,46 miliar, yang terdiri atas pokok pinjaman Rp250 miliar, beban bunga Rp89,96 miliar, serta biaya komitmen (commitment fee) sebesar Rp2,5 miliar.
Sumber pelunasan pinjaman dirancang bertumpu pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD dari tiga rumah sakit milik Pemkab Pasuruan, yakni RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwodadi. Proporsi pembebanan angsuran akan disesuaikan secara progresif setiap tahunnya.
Menanggapi masa pengembalian pinjaman yang memakan waktu hingga satu dekade dengan masa tenggang (grace period) selama 36 bulan yang otomatis melampaui sisa masa jabatan kepemimpinan saat ini.
Mas Rusdi memastikan kalkulasi keuangan telah dihitung secara matang. Analisis rasio kemampuan pelunasan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diklaim berada dalam batasan aman.
“Pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap tahunnya tidak akan mengganggu pelaksanaan belanja wajib daerah maupun penyediaan pelayanan dasar lainnya,” jelas Mas Rusdi.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga berkomitmen mengawal ketat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pinjaman, termasuk menyajikan laporan berkala kepada lembaga legislatif mengenai progres fisik di lapangan maupun realisasi pembayaran angsuran.
“Dan keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang, sebuah akses kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Mas Rusdi. [hil.dre]


