Oleh:
Dr Alfian Djafar, MH
Pengajar Madr. Muallimin Muh Yogyakarta.
Pergantian kepemimpinan dalam seiap institusi tentu menggantungkan harapan baru. Hal tersebut juga berlaku terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri sebagai institusi yang memegang mandat besar dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tentu selalu di tunggu kiprahnya.
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru hadir dengan membawa semangat perubahan melalui tagline “Poli si Bersama Masyarakat”. Slogan tersebut bukan sekadar kata yang menarik secara komunikasi publik akan tetapi juga mengandung pesan filosofis tentang bagaimana polisi seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek yang dilindungi.
Semangat baru yang di gaungkan oleh Kapolri mengandung harapan, Polri mampu mengakhiri praktik penegakan hukum yang baru bergerak setelah sebuah peristiwa viral, atau yang selama ini dikenal dengan istilah no viral, no justice.
`Belum genap menikmati masa bulan madu kepemimpinan, Kapolri baru justru dihadapkan pada rentetan persoalan serius yang mengguncang kredibilitas institusi. Dua peristiwa besar, yakni polemik penggeledahan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an di Sukoharjo dan terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian, menjadi ujian awal yang tidak sederhana.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana Polri menyelesaikan kasus demi kasus, melainkan bagaimana memastikan bahwa institusi ini benar-benar mampu melakukan koreksi dari dalam.
Peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026, menjadi ujian pertama bagi komitmen kepolisian terhadap perlindungan masyarakat.
Penggeledahan yang dilakukan jajaran Polres Sukoharjo tersebut memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan tindakan intimidatif, penggunaan senjata laras panjang, prosedur penggeledahan terhadap perempuan dan anak, hingga penyitaan barang-barang pribadi. Persoalan ini semakin serius karena lokasi tindakan merupakan lingkungan pendidikan keagamaan yang dihuni perempuan, termasuk anak-anak di bawah umur.
Respons Kapolri yang segera mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dan memerintahkan pemeriksaan sejumlah anggota melalui Propam patut diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pimpinan baru tidak sepenuhnya menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di bawah kewenangannya.
Pencopotan pejabat tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian akhir. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana memastikan tindakan aparat berlangsung sesuai prosedur hukum dan menghormati martabat manusia.
Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, kewenangan kepolisian bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan penggeledahan harus tunduk pada hukum acara pidana, prinsip proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terlebih ketika berhadapan dengan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai pendekatan keamanan justru melahirkan trauma psikologis bagi mereka yang semestinya memperoleh perlindungan negara. Selogan baru polri “Polisi Bersama Masyarakat” lansung dihadapkan dengan ujian.
Penegak Hukum Berhadapan dengan Hukum
Belum selesai persoalan Sukoharjo, publik kembali dikejutkan oleh pengumuman Mabes Polri pada 3 November 2026 mengenai penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian. Tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Dalam pemberitaan, LSP diidentifikasi sebagai mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, sedangkan dua lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan penyimpangan berlangsung pada rentang 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan prosedur hukum yang dipersyaratkan. terdapat juga dugaan penghapusan data hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Permasalahan makin mengejutkan, terungkap bahwa sasaran penyadapan diduga juga termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa Presiden telah mengetahui persoalan tersebut dan memerintahkan agar proses hukum dilakukan secara tegas dan objektif.
Peristiwa ini tentu memiliki lingkup yang jauh melampaui persoalan pelanggaran disiplin anggota kepolisian. Penyadapan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi serius terhadap hak privasi, keamanan negara, dan kebebasan sipil.
Dalam negara demokrasi, kewenangan penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur operasional. Ia merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang berpotensi merusak prinsip negara hukum.
Asas praduga tak bersalah tentu tetap harus dihormati. Status tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses hukum harus berjalan objektif, profesional, dan memberikan hak pembelaan kepada setiap pihak yang diperiksa.
Kini kredibilitas Polri dipertaruhkan serta diuji, beranikah institusi penegak hukum menegakkan hukum terhadap orang-orang yang pernah berada di puncak kekuasaan institusinya sendiri ?.
Memulihkan Kepercayaan
Dua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa tantangan Polri bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga stabilitas keamanan nasional, melainkan juga menyangkut integritas internal dan konsistensi reformasi kelembagaan.
Institusi kepolisian tidak cukup hanya memiliki kewenangan besar, akan tetapi harus memiliki legitimasi moral yang kuat. Kewenangan tanpa integritas akan berpotensi berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi sebaliknya, kewenangan yang dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel akan melahirkan kepercayaan masyarakat.
Kapolri baru karenanya perlu memahami bahwa reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat, perubahan slogan, ataupun penindakan terhadap sejumlah anggota yang menjadi sorotan publik. Reformasi harus menyentuh akar persoalan, termasuk budaya impunitas, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan melindungi sesama anggota ketika terjadi pelanggaran.
Pengungkapan kasus penyadapan yang melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian dapat menjadi momentum positif apabila benar-benar ditangani secara terbuka dan tanpa intervensi. Keberanian mengusut perkara yang melibatkan lingkaran kekuasaan internal dapat menjadi titik awal pemulihan kepercayaan publik. Keberanian tersebut harus dibuktikan secara konsisten. Jangan sampai ketegasan hanya berlaku kepada anggota berpangkat rendah, sementara mereka yang memiliki jabatan dan pengaruh mendapatkan perlakuan istimewa.
“Polisi Bersama Masyarakat” harus ditempatkan sebagai komitmen etik dan institusional, bukan sekadar instrumen membangun citra kepolisian. Masyarakat tidak membutuhkan polisi yang hanya hadir ketika mendapat sorotan kamera. Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir ketika keadilan terancam, ketika kelompok rentan membutuhkan perlindungan, dan ketika kekuasaan berpotensi disalahgunakan.
Kapolri Suyudi Ario Seto memang menghadapi ujian berat sejak awal kepemimpinannya. badai persoalan ini sekaligus menyediakan kesempatan untuk membuktikan bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana yang diwariskan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.
Sejarah tidak akan mencatat seorang Kapolri hanya dari seberapa menarik slogan yang diperkenalkan ketika mulai menjabat. Sejarah akan mencatat keberaniannya menghadapi persoalan, membersihkan institusi, dan memastikan hukum berlaku bagi siapa pun.
Polisi yang benar-benar bersama masyarakat bukanlah polisi yang selalu dibela oleh masyarakat, melainkan polisi yang tindakannya layak dipercaya, kehadirannya memberikan rasa aman, dan kewenangannya tidak pernah berada di atas hukum. Goyonan yang pernah di ungkap Gusdur tentang tiga polisi jujur, patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng. sesungguhnya menyimpan ironi sekaligus kritik yang menyakitkan bagi institusi kepolisian.
Kita semua tentu menaruh harapan, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, tagline “Polisi Bersama Masyarakat” tidak berhenti sebagai slogan komunikasi kelembagaan, tetapi benar-benar menjelma menjadi komitmen dan budaya kerja kepolisian. harapan agar Polri semakin humanis, profesional, dan berintegritas, dengan menempatkan masyarakat bukan sekadar pihak yang dilayani, melainkan subjek yang hak, martabat, dan rasa amannya wajib dilindungi.
———— *** ————


