Pemkab Tulungagung, Bhirawa. – Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemkab Tulungagung pada tahun 2027 mendatang hampir dipastikan menurun dibanding tahun ini. Penurunan TKD ini berimbas pada pembangunan infrastruktur yang juga terkurangi.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, Senin (16/11), di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso membenarkan jika ada penurunan TKD untuk tahun 2027. “Kalau dari tahun sebelumnya memang ada penurunan,” ujarnya.
Ia menyebut penurunan itu bukan sebagai pemotongan TKD dari pemerintah pusat. “TKD tidak dipotong, saya menerimanya seperti itu,” tandasnya.
Soal penurunan TKD yang kabarnya sampai Rp 300 miliar, Plt Bupati Baharudin belum mau menjawab secara rinci. Ia beralasan masih belum bisa dipastikan jumlahnya.
“Pasnya kita sampaikan kalau sudah fixed (pasti),” tuturnya. Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung ini mengakui jika penurunan TKD berdampak pada pembangunan infrastruktur. Utamanya, akibat berkurangnya TKD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi, yang mendampingi Plt Bupati Baharudin mengatakan hal yang sama. Ia bahkan membeberkan pengurangan TKD membuat capaian mandatory spending sebesar 40 persen di tahun 2026 akan mengalami penurunan pada tahun 2027.
“Dalam rancangan (APBD Tulungagung tahun 2027) kurangnya anatra 3 sampai 4 persen dari yang sudah 40 persen,” katanya.
Namun demikian, meski ada penurunan dari pencapaian mandatory spending, lanjut dia, Pemkab Tulungagung masih optimis mandatory spending itu akan tercapai kembali 40 persen pada tahun 2027. “Nanti bisa terpenuhi dalam perjalanan,” ucapnya.
Sementara itu, apakah pengurangan TKD akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat atau dampak dari Tulungagung mendapat opini WDP dari BPK RI, Plt Bupati Baharudin mengatakan karena efisiensi.
“Kita memang dibanding tahun 2026 direncanakan ada penurunan. Tetapi, kita kan masih ada Silpa,” tuturnya. Plt Bupati Baharudin enggan menyampaikan besaran Silpa tersebut. Ia menyebut besaran Silpa sudah diketahui oleh masyarakat.
Seperti diketahui, Pekab Tulungagung pada tahun 2026 tidak mengalami pemotongan TKD. Bahkan sebaliknya, Pemkab Tulungagung justru mendapat tambahan dana TKD dari pemerintah pusat. Besarannya mencapai Rp 132 miliar. [wed.dre]


