Masih Ada Siswa Tanpa Akta Kelahiran, DP3AK Jatim Fasilitasi Pemenuhan Hak Identitas Anak
Memastikan setiap anak memiliki identitas kependudukan ternyata masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, misalnya, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut membuat mereka belum bisa mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) karena belum memenuhi persyaratan administrasi.
Oleh :
Diana Rahmatus S, Kab Ponorogo
Dalam kunjungannya di titik kedua jemput bola pelayanan administrasi kependudukan (adminduk), Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menemukam sejumlah persoalan dalam administrasi dan identitas siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kab Ponorogo, Kamis (12/11). Salah satunya ditemui sejumlah siswa yang belum memiliki Akta Kelahiran sehingga tidak bisa membuat Kartu Identitas Anak (KIA).
Karenanya, layanan jemput bola Adminduk ini, tak hanya sekadar menerbitkan kartu identitas saja, melainkan juga membantu memfasilitasi pengurusan dokumen dasar yang belum dimiliki siswa.
Upaya tersebut akan terus diperkuat. Jika sepanjang 2026 pelayanan adminduk di sekolah rakyat dilaksanakan sebanyak dua kali, pada 2027 frekuensinya direncanakan meningkat lebih banyak dibanding tahun ini.
Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Sufi Agustini, mengatakan peningkatan frekuensi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan. Terutama bagi anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan, tetapi memiliki keterbatasan untuk mengurusnya secara langsung.
“Harapannya, pelayanan adminduk ke depan semakin mudah dijangkau seluruh masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan. Kami ingin memastikan setiap anak di Jawa Timur memiliki identitas kependudukan yang lengkap,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan jemput bola di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ponorogo, DP3AK Jatim menyasar 114 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Kehadiran petugas secara langsung di sekolah dengan sistem boarding school ini, dinilai memudahkan siswa mengurus dokumen tanpa harus meninggalkan aktivitas belajar ataupun pulang ke daerah asal.
Dari pelayanan tersebut, tercatat 61 penerbitan KIA dan sembilan layanan KTP elektronik. Sementara itu, sejumlah siswa yang belum mempunyai akta kelahiran masih dalam proses pengurusan agar dapat memenuhi persyaratan penerbitan dokumen identitas.
Menurut Sufi, persoalan akta kelahiran perlu mendapat perhatian karena menjadi salah satu dokumen dasar dalam administrasi kependudukan anak. Tanpa akta kelahiran, penerbitan KIA belum dapat dilakukan.
Karena itu, Disdukcapil Kabupaten Ponorogo siap membantu proses pengurusan akta kelahiran bagi siswa yang belum memilikinya. Di sisi lain, pelayanan juga menyasar anak-anak berusia di bawah 17 tahun yang belum mempunyai KIA serta siswa yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP elektronik.
Bagi Sufi, pemenuhan dokumen identitas tidak sekadar persoalan kelengkapan administrasi. Identitas yang jelas memberikan kepastian hukum bagi anak sekaligus mendukung akses mereka terhadap berbagai layanan publik, termasuk pendidikan.
Pelayanan tersebut juga mencakup guru dan tenaga kependidikan, khususnya melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan peserta didik, tetapi juga warga sekolah secara lebih luas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Sugiarto, menyambut baik pelayanan tersebut. Menurutnya, kehadiran program adminduk di sekolah rakyat dapat menjadi momentum membangun kesadaran administrasi kependudukan sejak dini.

Ia berharap pemahaman yang tumbuh di lingkungan Sekolah Rakyat dapat menular ke satuan pendidikan lainnya. Kesadaran memiliki dokumen kependudukan perlu dibangun sejak anak-anak agar masyarakat semakin memahami pentingnya identitas resmi.
“Adminduk yang dimulai dari sekolah ini diharapkan menjadi momentum untuk menularkan kesadaran kepada sekolah-sekolah yang lain,” ungkapnya.
Bagi para siswa, pelayanan tersebut juga memberikan pengalaman baru. Kevin Firdaus, siswa kelas XI SMA Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, mengaku senang mendapatkan kesempatan mengurus KTP elektronik secara gratis.
Ia juga mendapatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban anak melalui kegiatan yang terintegrasi dengan pelayanan tersebut.
Menurut Kevin, kegiatan positif seperti ini diharapkan dapat terus berjalan dan mendapatkan dukungan masyarakat. Kehadiran petugas di sekolah membuat siswa lebih mudah mengakses pelayanan yang dibutuhkan.
Selain pemenuhan dokumen kependudukan, kegiatan tersebut turut diisi sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, langkah pencegahan, serta mekanisme penanganan dan pelaporan apabila ditemukan kasus.
Melalui integrasi pelayanan adminduk dan edukasi perlindungan anak, DP3AK Jatim berupaya memastikan pemenuhan hak anak berjalan lebih menyeluruh. Sebab, setiap anak tidak hanya berhak memiliki identitas yang diakui secara hukum, tetapi juga berhak memperoleh perlindungan serta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak.
Peningkatan frekuensi pelayanan pada 2027 diharapkan semakin mendekatkan akses administrasi kependudukan kepada anak-anak sekolah rakyat. Dengan begitu, keterbatasan jarak dan kesempatan tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh identitas resmi sebagai bagian dari pemenuhan hak sebagai warga negara. [ina.gat*]


