Kota Mojokerto, Bhirawa
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, pemanfaatan teknologi digital terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, termasuk dengan penggunaan aplikasi Integrated Discipline (I-DIS) Versi 3 dari Badan Kepegawaian Nasional.
Karena Aplikasi I- DIS versi 3 berfungsi sebagai sarana untuk mencatat pelanggaran disiplin ASN, mendukumentasikan proses pemeriksaan, hingga penerbitan keputusan hukuman disiplin secara digital danterintegrasi dengan sistem informasi ASN ( SIASN ) nasional.
Demikian antara lain disampaikan Ning Ita saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Integrated Discipline (I-DIS) Versi 3 dan Tata Cara Penyampaian LHKPN bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri serta TK Negeri Pembina di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, bertempat di Hotel Lynn Kota Mojokerto, senin 3/11/25.siang
“Mulai dari pencatatan, pemeriksaan, sampai penjatuhan hukuman disiplinnya semuanya harus dilaporkan ke I-DIS. Karena sistem ini terhubung langsun dengan SIASN se-Indonesia, maka setiap pelanggaran ASN akan terpantau secara nasional sebagaimana laporan kinerja pemerintah,” katanya
Lebih lanjut ia menekankan dengan adanya I-DIS Versi 3 ini, Pemerintah Kota Mojokerto memiliki alat kontrol nyata terhadap kedisiplinan ASN. Melalui sistem yang transparan dan terintegrasi ini, diharapkan budaya kerja yang profesional, jujur, dan berintegritas dapat semakin tertanam di lingkungan birokrasi.
Ning Ita mengingatkan seluruh ASN untuk terus mengimplementasikan core values BerAKHLAK, yang menjadi pedoman perilaku ASN di seluruh Indonesia. “Core value BerAKHLAK ini harus menjadi ruh dan nafas perilaku sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Karena tanpa itu, sulit bagi kita untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto saat ini masih berada pada kategori A- (A Minus) dan menempati peringkat ke-17 di Jawa Timur. Capaian tersebut, menurutnya, masih perlu ditingkatkan melalui perubahan perilaku ASN, baik secara individu maupun organisasi.
“Masih dibutuhkan upaya yang lebih maksimal dan perubahan perilaku yang lebih mendasar. Karena indeks reformasi birokrasi ini menjadi tolak ukur integritas aparatur dan kemajuan reformasi di pemerintahan daerah,” tambahnya.
Melalui penerapan Aplikasi I-DIS Versi 3, Wali Kota Mojokerto berharap seluruh ASN dapat lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. [min.wwn]
