28 C
Sidoarjo
Wednesday, September 30, 2026
spot_img

JLLB dan Penanganan Genangan Masuk Daftar Prioritas RAPBD Surabaya 2027

DPRD Surabaya, Bhirawa. – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Surabaya.

Tanggapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Rabu (30/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Surabaya yang diwakili Sekda atas berbagai catatan dan pertanyaan fraksi dalam rapat paripurna sehari sebelumnya.

Salah satu poin penting yang terungkap adalah besaran RAPBD Surabaya 2027 yang mencapai Rp12.825.566.228.783. Anggaran tersebut terdiri atas belanja daerah sebesar Rp12.628.010.166.528 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp197.555.122.255.

Besarnya anggaran tersebut sekaligus membuka ruang pengawasan lebih jauh terhadap komposisi belanja daerah, terutama belanja pegawai.

Lilik menyebut alokasi belanja pegawai dalam RAPBD 2027 mencapai 24,86 persen dari total belanja daerah.

“Belanja pegawai pada RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” kata Lilik.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada 2027 sebesar 5,84 persen. Proyeksi tersebut, menurut Lilik, telah memperhitungkan berbagai risiko eksternal, termasuk dinamika geopolitik dan harga energi global.

Berita Terkait :  Satgas Pangan Polda Jatim Pantau Harga Bapokting Jelang Ramadan

Pemkot juga menyatakan strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi melalui dua pendekatan utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pendapatan.

Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Surabaya akan memperkuat pelatihan berbasis kompetensi serta praktik kerja vokasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dunia kerja dengan keterampilan masyarakat.

Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 diproyeksikan meningkat 2,57 persen. Optimalisasi penerimaan akan dilakukan melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pemanfaatan digitalisasi dan pemutakhiran data untuk optimalisasi PKB dan BBNKB.

Sorotan lainnya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan. Pemkot Surabaya menyatakan masih memanfaatkan pembiayaan alternatif dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan tenor hingga Desember 2029.

Pembiayaan tersebut diarahkan untuk sejumlah proyek infrastruktur prioritas, di antaranya Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, dan penanganan genangan.

Di sektor pelayanan publik, Pemkot menegaskan Surabaya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak 2022. Dengan capaian tersebut, seluruh warga yang memiliki KTP Surabaya dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis sesuai ketentuan program.

Sedangkan di sektor pendidikan, Pemkot menyepakati pentingnya pembangunan infrastruktur sekolah yang tepat sasaran, termasuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah negeri, pengadaan perlengkapan kelas, serta penguatan karakter siswa.

Menutup rapat, Laila Mufidah menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan dilakukan di tingkat komisi.

Berita Terkait :  Diskominfo Kota Mojokerto Sosialisasikan e-Katalog untuk Perusahaan Pers

Tahapan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan finalisasi anggaran melalui rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya.

“Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan pada rapat di tingkat komisi. Dilanjutkan dengan menyusun perangkaan dan finalisasi perangkaan pada rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya,” ujar Laila.

Tahapan akhir pembahasan akan ditutup dengan rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi. Dengan nilai RAPBD yang mencapai Rp12,82 triliun, pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran menjadi tahapan penting untuk menguji kembali efektivitas setiap pos belanja, kemampuan pendapatan daerah, serta memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Surabaya. [dre.hel]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!