UMKM Naik Kelas, Inovasi Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan (Bagian 3, Habis)
Naik kelas bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jawa Timur bukan sekadar mempercantik kemasan atau meningkatkan produksi. Lebih dari itu, naik kelas berarti membawa produk lokal menembus pasar global. Untuk mewujudkannya, Pemprov Jatim memperkuat pendampingan melalui Misi Dagang, Communal Branding, Rumah Kurasi, hingga pemanfaatan digital dan AI.
Oleh:
Diana Rahmatus S, Kota Surabaya
Program UMKM Naik Kelas menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inisiatif, salah satunya Misi Dagang dan Investasi yang membuka jejaring pasar, baik antardaerah maupun antarnegara.
Komitmen itu kembali ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengunjungi Indo Market di kawasan Causeway Bay, Hong Kong, dalam rangkaian Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jatim pada Juli lalu.
Khofifah mendorong pelaku UMKM Jawa Timur untuk semakin aktif memperluas jejaring internasional dan memanfaatkan peluang pasar global, khususnya industri halal. Menurutnya, kolaborasi dengan diaspora Indonesia dan mitra usaha di luar negeri dapat menjadi pintu masuk bagi produk-produk unggulan Jawa Timur ke pasar dunia.
“Kolaborasi antara diaspora, pelaku UMKM, dunia usaha, dan pemerintah akan menjadi kekuatan besar dalam memperluas ekspor produk-produk unggulan Jawa Timur ke pasar global. Ini akan memberikan kesempatan emas bagi pelaku UMKM, khususnya Jatim, agar bisa meningkatkan jejaring sekaligus standar kualitas produk agar semakin mendunia. Bersama kita wujudkan Indonesia dan Jatim tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai pelaku utama pasar halal dunia,” ungkapnya.
Khofifah juga menempatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta UMKM sebagai bagian penting dalam pengembangan industri halal. Jawa Timur memiliki sekitar 4,5 juta pelaku UMKM dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
Besarnya jumlah pelaku usaha dan kontribusi terhadap perekonomian tersebut menjadi modal penting bagi Jawa Timur untuk memperkuat perannya dalam pengembangan industri halal nasional.
“UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Jika semakin banyak UMKM yang tersertifikasi halal, naik kelas, dan menembus pasar ekspor, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Untuk memperluas pasar, Pemprov Jatim secara konsisten mempromosikan produk unggulan melalui Misi Dagang dan Investasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Forum tersebut tidak hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga membuka jejaring distribusi serta membantu pelaku usaha memahami karakteristik dan standar pasar tujuan.
Di saat yang sama, Pemprov Jatim terus membangun ekosistem industri halal yang lebih terintegrasi. Penguatan dilakukan mulai dari sertifikasi, pendampingan, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, hingga perluasan akses pasar bagi IKM dan UMKM.
“Ekosistem halal harus memberikan manfaat nyata berupa peningkatan daya saing, perluasan pasar, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Khofifah.
Salah satu capaian penguatan ekosistem tersebut terlihat dari meningkatnya sertifikasi halal. Hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 703.853 sertifikat halal telah diterbitkan dan mencakup sekitar 1,8 juta produk.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran sekaligus kesiapan pelaku usaha Jawa Timur dalam memenuhi standar halal.
“Jumlah tersebut merupakan modal besar bagi produk-produk Jawa Timur untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta bersaing di pasar domestik maupun internasional,” ungkapnya.
Membuka Ruang di Pasar Halal Global
Menurut Khofifah, peluang industri halal global tidak terbatas pada makanan dan minuman. Pasar juga terbuka bagi fesyen muslim, kosmetik, farmasi, pariwisata ramah muslim, kriya, hingga berbagai produk gaya hidup halal.
“Pasar halal global terus berkembang. Jawa Timur harus mampu mengambil peran dengan menghadirkan produk yang halal, berkualitas, inovatif, memiliki kontinuitas pasokan, serta sesuai dengan selera pasar,” katanya.
Karena itu, pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif. Pelaku usaha mikro dan kecil perlu mendapatkan pendampingan agar proses sertifikasi lebih mudah sekaligus mampu meningkatkan standar produksi.
Pendampingan tersebut, kata Khofifah, tidak boleh berhenti setelah sertifikat halal diterbitkan. Pelaku usaha juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas, digitalisasi pemasaran, akses pembiayaan, pengembangan desain dan kemasan, serta fasilitasi promosi.
“Jangan sampai pelaku usaha berhenti setelah memperoleh sertifikat halal. Setelah tersertifikasi, mereka harus didampingi agar produktivitas meningkat, pemasarannya meluas, dan usahanya naik kelas,” pesannya.
Ke depan, Pemprov Jatim akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendamping, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan potensi industri, UMKM, sumber daya manusia, dan jejaring pasar yang dimiliki, Jawa Timur siap mengambil peran semakin besar dalam memperkuat industri halal nasional sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” pungkasnya.
Perkuat Inkubator dan Akses Pasar
Upaya memperkuat UMKM juga dilakukan pemerintah pusat melalui pengembangan inkubator usaha. Dalam kunjungannya ke Surabaya pada Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Timur 2026 yang bertempat di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pemerintah menargetkan penciptaan 10 juta wirausaha dan pekerja melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesera).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat peran lembaga inkubator sebagai ujung tombak pembinaan dan pengembangan usaha, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar kampus.
Maman menilai keberadaan inkubator penting untuk memastikan pembinaan UMKM berjalan berkelanjutan, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan dan pasar. Menurutnya, pembinaan tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan atau pembiayaan.
“Ujung tombaknya adalah kita ingin mulai menghidupkan inkubator-inkubator, lembaga-lembaga inkubator yang ada di seluruh tanah air kita, baik itu yang di bawah binaan kampus dan juga yang di luar kampus,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan perbankan dan mitra investasi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang lahir dari perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menjembatani inovasi yang masih terkendala pembiayaan agar dapat berkembang menjadi usaha.
“Kita membawa beberapa institusi perbankan kita, dan juga mungkin beberapa partner, untuk bisa ikut investasi, menginvestasikan karya-karya inovasi yang dibuat di kampus-kampus tadi,” katanya.
Menurut Maman, persoalan yang masih banyak dihadapi UMKM meliputi perizinan dan sertifikasi, permodalan, serta akses pasar. Dari ketiganya, akses pasar menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Problem kita yang paling utama bagi UMKM itu sebetulnya, kalau sertifikasi, perizinan, itu on process. Pembiayaan sudah kita bantu, tetapi sering kali UMKM kita tidak mampu jual barangnya,” ujarnya.
Ia juga menilai, dukungan pembiayaan tidak akan cukup apabila produk UMKM tidak memiliki pasar. Karena itu, penguatan akses pasar menjadi bagian penting agar pembiayaan yang diterima pelaku usaha dapat benar-benar mendorong pertumbuhan bisnis.
Pemerintah juga mendorong penguatan industri domestik dan UMKM melalui pengendalian masuknya produk impor. Maman mengatakan Presiden telah meminta sejumlah kementerian dan instansi terkait membahas langkah pengendalian impor, termasuk untuk produk garmen, pakaian, dan tekstil.
KUR Jatim Tembus Rp37 Triliun
Dari sisi pembiayaan, dukungan terhadap UMKM di Jawa Timur terus berjalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga saat ini, total penyaluran KUR di Jawa Timur mencapai Rp37 triliun kepada sekitar 643 ribu debitur pelaku usaha mikro dan kecil.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp23 triliun telah dialokasikan untuk sektor produksi.
“Yang di depan itu tadi simbolik saja, 20 orang, tapi total yang sudah mendapatkan KUR di Jawa Timur kurang lebih 643 ribu,” jelas Maman.
Besarnya penyaluran pembiayaan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas dan pasar. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perguruan tinggi, perbankan, serta dunia usaha menjadi penting dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat.
Selain memperkuat pasar domestik, pemerintah juga membuka peluang bagi produk UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, Maman menekankan bahwa kualitas harus menjadi fondasi utama sebelum pelaku usaha memperluas pasar.
“Kalau kita bicara tentang ekspor, catatan pertama adalah kualitas dulu. Kualitas produk,” tegasnya.
Ia menilai produk lokal Jawa Timur memiliki kualitas yang mampu bersaing. Pemerintah bersama Kementerian Perdagangan juga terus mengintensifkan kerja sama dengan sejumlah negara untuk membuka akses pasar melalui kemudahan regulasi dan berbagai insentif.
“Sekarang, kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan sudah mengintensifkan dengan beberapa negara, agar regulasi-regulasi, insentif-insentif, itu bisa dipermudah bagi produk-produk Indonesia kita. Dan salah satunya, produk-produk dari Jawa Timur itu juga masuk di situ,” pungkasnya.
Pada akhirnya, UMKM naik kelas bukan hanya tentang bertambahnya produksi dan omzet. Lebih dari itu, proses tersebut membutuhkan produk yang berkualitas, legalitas yang kuat, akses pembiayaan, kemampuan membaca pasar, serta keberanian memperluas jejaring hingga ke tingkat global. [*]
