Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
DPR RI Jakarta, Bhirawa. — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat afirmasi bagi guru swasta dan tenaga kependidikan (tendik). Menurutnya, kebijakan peningkatan kesejahteraan pendidik perlu diberikan secara lebih merata, tidak hanya menyasar guru di sekolah negeri.
“Ini guru sudah diperhatikan, tetapi masih di sekolah negeri. Selanjutnya, bagaimana caranya advokasi atau afirmasi pada guru di sekolah swasta,” ujar Fikri di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan. Menurut Fikri, kebijakan peningkatan kesejahteraan semestinya tidak hanya berfokus pada guru, tetapi juga mencakup tendik yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.
“Isunya juga guru. Sementara sudah lama kita diskusi tidak hanya guru, tetapi tenaga kependidikan. Dirjennya juga namanya GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan,” tegasnya.
Selain kesejahteraan tenaga pendidikan, Fikri menyoroti kondisi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah. Ia menyebut dari sekitar 1,8 juta ruang kelas yang tercatat dalam rentang 2014–2024, sekitar 1,3 juta di antaranya mengalami kerusakan. Sementara ruang kelas yang dinilai layak hanya sekitar 466.000.
“Hanya kira-kira 500.000 yang layak, atau tepatnya 466.000,” ungkap politisi Fraksi PKS itu.
Karena itu, Fikri mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran revitalisasi sarpras pendidikan diperkuat. Monitoring, menurutnya, perlu memastikan sekolah yang mengalami kerusakan dan tidak layak dapat segera memperoleh penanganan.
Di sisi lain, Fikri menyambut positif wacana pendidikan gratis. Namun, ia mengingatkan adanya amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar gratis, termasuk bagi sekolah swasta. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat dilaksanakan secara efektif.
“Dengan anggaran pendidikan yang kini mencapai Rp820 triliun, negara sangat mampu merealisasikan amanat tersebut,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, Fikri menyampaikan bahwa Fraksi PKS menyetujui tambahan anggaran untuk Kemendikdasmen. Dari pagu awal sebesar Rp61,1 triliun, disetujui tambahan Rp28 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp89,1 triliun.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS setuju Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu Rp61,1 triliun mendapat tambahan Rp28 triliun menjadi Rp89,1 triliun, dengan rincian Rp23 triliun untuk realisasi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan Rp5 triliun untuk tambahan revitalisasi sarpras pendidikan,” tutup Fikri. [ira.hel].
